BANTUL – Sejumlah warga mengklaim mewakili puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sidomulyo Bambanglipuro melaporkan dugaan penyimpangan aturan maupun proyek pembangunan di kelurahan setempat ke Kejaksaan Negeri Bantul, Jumat (7/6/2023). Sebagaimana dilansir Yogyapos, mereka tiba di Kantor Kejari Jalan Kartini Bantul pukul 08.15. Setelah menunggu beberapa saat, rombongan dipersilahkan masuk ke dalam dan diterima oleh Kasi Intel Kejari Bantul, Zainal Abidin MH.
“Kami baru saja menyerahkan data-data. Sudah diterima Pak Kasi Intel,” ujar Koordinator Aliansi Warga, Benedictus Totok H kepada sejumlah awak media usai sesaat setelah keluar dari ruang Kasi Intel Kejari Bantul. Berkas yang dimaksud di antaranya foto dan video lokasi obyek wisata Bukit Pangul Dusun Ngajaran yang dilengkapi gapura
Totok mengungkapkan, obyek wisata Bukit Pangul itu dibangun 2019 dan jalan rabat beton atau corbok dibangun tahun 2017. Pada tahun 2023 dua bangunan ini hilang, dibongkar untuk program pembangunan gerbang masuk Bukit Pangul. Kemudian, terdapat pengerasan jalan baru.
Pada lokasi itu juga terpancang papan data mengenai pengembagan wisata Bukit Pangul menggunakan Dana Keistimewaan akan dilakukan 4-24 juni 2024. “Hingga saat ini belum ada pembangunan, belum ada material ataupun lokasi yang akan dibangun,” ujarnya.
Totok menegaskan, gerakan pelaporan yang dilakukannya ke Kejari itu murni tidak ditunggangi siapa pun. Sekadar ingin ditegakkannya aturan. “Kami langsung melapor kemari. Nanti biar pihak kejaksaan yang menindaklanjuti laporan,” sambungnya.
Sutoto, salah seorang warga yang ikut datang mengatakan anggota aliansi berasal dari 15 padukuhan se-Kalurahan Sidomuyo. Setiap padukuhan itu ada perwakilan aliansi. Tujuannya melapor adalah bagaimana pemerintahan yang berjalan di Sidomulyo bisa sesuai aturan. Sedangkan Zainal Abidin menyatakan laporan sudah diterima, selanjutnya akan dipelajari terlebih dahulu. “Kami sudah menerima laporan ini dan akan kami pelajari terlebih dahulu,” kata Zainal.
Sementara itu Panewu Bambanglipuro Tri Manora mengatakan belum mengetahui terkait laporan warga ke Kejari Bantul. “Pengetahuan kami di Sidomulyo memang agak spesifik. Kita bersama pendamping desa dan pihak lain selalu memberikan pendampingan terkait penggunaan keuangan dan perencanaan pembangunan Sidomulyo. Jadi kalau terkait ada kasus itu, kami tidak mengetahui,” katanya.
Sidomulyo memiliki banyak potensi untuk dikembangkan di antaranya Bukit Pangul di Dusun Ngajaran. Pada bukit dengan luas 1,3 hektar itu sedang dipersiapkan sebuah tempat wisata dengan view pegunungan. Awalnya masyarakat yang membangun MCK pada tahun 2016, kemudian pemerintah kalurahan menganggarkan pembangunan melalui APBDes.
Ini karena obyek wisata Bukit Pangul dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal). Anggaran yang diukucurkan bertahap. Tahun 2020 pada angka Rp 80-an juta, 2021 dianggarkan Rp 170 juta, tahun 2022 dianggarkan Rp 180 juta dan tahun 2023 dianggarkan Rp 200-an juta.
Pada lokasi Bukit Pangul saat ini sudah tersedia fasilitas MCK 15 unit, area camping ground yang bisa disewa dengan biaya sangat terjangkau, warung kuliner, pendapa, wifi, gazebo dan sedang dibangun kolam renang di atas bukit dengan latar belakang alam perbukitan dan tulisan Bukit Pangul.
Menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Peduli Sidomulyo, Lurah Sidomulyo Susanto, menyatakan tidak ada masalah. “Itu merupakan hak warga sebagai bentuk demokrasi dalam bernegara,” katanya, Sabtu (8/6/2024).
Ia mengaku belum membaca berita terkait pelaporan tersebut karena masih fokus pada pekerjaan pengisian pamong di Sidomulyo. Jika dimasalahkan tentang pembangunan gapuro dan lainnya, pihaknya siap menjelaskan. “Saya siap menjelaskan semuanya melalui duduk bersama, agar jelas,” tandasnya seraya menyatakan yang penting baginya adalah bertekad menjalankan roda pemerintahan Sidomulyo sesuai ketentuan. []
Putri Aulia Maharani