TANJUNGPINANG – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemko Tanjungpinang, semakin cemas, mendengar kabar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan dipotong sebesar 35 persen. Sebagaimana dilansir dari BeritaHaka, bahkan, beberapa hari belakangan ini para ASN mengaku tidak fokus menjalankan pekerjaan, walaupun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sudah diberikan oleh masing-masing pimpinan.
“Jujur saja. Saya hari ini sudah lemah masuk kantor karena dengar kabar yang sangat buruk soal TPP,” kata Wardi (nama samaran) yang bekerja di salah satu OPD di Pemko Tanjungpinang, Kamis (1/8/2024).
Ia menyebut, TPP yang didapat selama ini merupakan pemasukan utama untuk menghidupi keluarganya. Termasuk untuk keperluan membayar cicilan bank dan ke leasing. “Gaji kami sudah habis setiap bulan dipotong bank. Cuma TPP yang bisa menyelamatkan kami. Jika itu dipotong, tak tau lagi kami cari uang di mana,” ujarnya.
Ia juga memaklumi dengan keberadaan keuangan defisit yang dialami Pemko Tanjungpinang saat ini. Tapi, ia berharap jika pemotongan itu tetap dilakukan, maka dianjurkan ke OPD-OPD yang terima TPP nya cukup besar. “Ada beberapa OPD yang besar terima TPP. Seperti Inspektorat, DPKAD, BPPRD. Kalau jadi, sebaiknya OPD itu saja yang dipotong, jangan dinas kami yang hanya menerima tunjangan yang kecil,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang pegawai di salah satu kantor kelurahan. Ia menilai, jika Pemko tetap memotong hak pegawai ini, maka besar kemungkinan pelaku kriminalitas akan bersumber dari ASN Pemko. “Saya sudah dengar juga keluhan dari kawan-kawan, dan ini memancing mereka bertindak kriminal,” ucapnya.
Bagaimana tidak, ia menyebut, jika seandainya cicilan tidak bisa terbayar lagi. Maka tak menutup kemungkinan akan mencari uang dengan cara yang haram. “Perlu saya sampaikan hampir 90 persen semua ASN gajinya dipotong untuk bayar cicilan. Kalau pendapatan menurun, bisa saja melakukan pekerjaan yang melanggar hukum,” terangnya.
Di samping itu, ia juga memberikan masukan kepada Pemko Tanjungpinang, agar bisa mencari kekurangan defisit dengan cara memangkas dana pokir DPRD Kota Tanjungpinang.
“Mereka kan besar dana aspirasinya (pokir, red). Kenapa tak itu saja dipotong. Berani tak pemko, dan bersedia tak dewan?,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mendapatkan informasi anggaran perjalanan dinas (perjadin) di DPRD Kota Tanjungpinang dianggarkan di atas Rp 10 miliar. “Nah, kan itu terlalu tinggi. Kenapa tak itu saja yang dipangkas,” tukasnya. Diberitakan sebelummya, untuk menutupi defisit tahun anggaran 2024, Pemko Tanjungpinang dikabarkan akan memotong TPP sekitar 35 persen.
Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menyampaikan, memang rasionalisasi TPP, salah satu komponen yang sudah harus ikut untuk menutupi posisi defisit saat ini. Namun, Zulhidayat enggan menanggapi secara lugas, terkait adanya informasi bahwa TPP ASN yang akan dipotong sebesar 35 persen tersebut.
“Angkanya masih dibahas. Karena rencana pemotongan itu dibahas dulu bersama DPRD Kota Tanjungpinang,” katanya kepada awak media, saat ditemui di Kantor Wali Kota, Senggarang, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, salah satu opsi pemotongan TPP itu nantinya, akan disampaikan ke DPRD Kota Tanjungpinang, untuk dilakukan kesepakatan bersama.Lagi pula, lanjut dia, pembahasan APBD Perubahan 2024, dilakukan atas persetujuan bersama dengan DPRD Kota Tanjungpinang.“Tak mungkin kita putuskan sendiri, tentunya kita bahas dulu bersama, termasuk pemotongan TPP ini,” tukasnya. []
Putri Aulia Maharani