SAMARINDA – Andi Harun resmi ditetapkan menjadi Wali Kota Samarinda terpilih periode 2025-2030 dalam pleno penetapan KPU, Jumat, 10 Januari 2025. Sebagaimana dilansir dari KALTIMPOST.ID, Di periode pertamanya bersa ma Rusmadi Wongso, keduanya mengusung pembangunan dari tingkat rukun tetangga (RT) lewat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.
Kini, di periode keduanya, bersama pendamping barunya, Saefuddin Zuhri. Mereka mengusung visi yang lebih menyasar kebutuhan dasar, pemerataan distribusi air bersih di Samarinda. “Target 2029, air bersih mengalir ke seluruh masyarakat Samarinda,” sebut Andi Harun selepas pleno penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih yang digelar di Harris Hotel Samarinda.
Angka estimasi pembiayaan untuk memastikan air mengalir seantero Kota Tepian pun sudah dirancang. Nilainya mencapai Rp 2 triliun. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana, sebut AH, begitu dia disapa, masih menggunakan pola pikir kebanyakan badan usaha daerah. Mengandalkan asupan keuangan daerah lewat penyertaan modal.
Ada sejumlah kendala jiKALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Andi Harun resmi ditetapkan menjadi Wali Kota Samarinda terpilih periode 2025-2030 dalam pleno penetapan KPU, Jumat, 10 Januari 2025. Di periode pertamanya bersama Rusmadi Wongso, keduanya mengusung pembangunan dari tingkat rukun tetangga (RT) lewat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.
Kini, di periode keduanya, bersama pendamping barunya, Saefuddin Zuhri. Mereka mengusung visi yang lebih menyasar kebutuhan dasar, pemerataan distribusi air bersih di Samarinda. “Target 2029, air bersih mengalir ke seluruh masyarakat Samarinda,” sebut Andi Harun selepas pleno penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih yang digelar di Harris Hotel Samarinda.
Angka estimasi pembiayaan untuk memastikan air mengalir seantero Kota Tepian pun sudah dirancang. Nilainya mencapai Rp 2 triliun. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana, sebut AH, begitu dia disapa, masih menggunakan pola pikir kebanyakan badan usaha daerah. Mengandalkan asupan keuangan daerah lewat penyertaan modal.
ka hanya berpangku tangan seperti itu. Semisal, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Selama ini, IPA dibangun di lahan berstatus milik Pemkot Samarinda. masalahnya, aset pemerintah berupa lahan tak tersebar di 10 kecamatan se-Samarinda.
Fiskal Samarinda belum sepenuhnya mandiri. Masih ada ketergantungan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Di periode kedua, bersama Saefuddin Zuhri, dirinya akan mengikis paradigma tersebut, Perumdam Tirta Kencana harus berani mengambil skema pembiayaan pengembangan bisnis lewat perbankan. “Kalau menunggu APBD, terlalu spekulasi. Sementara hajat masyarakat seringkali tak bisa menunggu proses birokrasi yang panjang,” tegasnya.
Dari penyusunan kajian terkait penyertaan modal dan penggunaannya hingga perlu menempuh langkah politis, meminta persetujuan dewan. Perumdam, kata AH, sebagai unit bisnis pemerintah harusnya lebih jeli memahami dua sisi tugasnya, mencari profit sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan ideal. “Harusnya ada inovatif, bukan sekadar menunggu disusui APBD,” tukasnya.
Toh, pelanggan Perumdam sudah sangat jelas, masyarakat Samarinda yang menerima air bersih. “Untuk profit, tak rugi saja sudah sangat bagus. Karena nilai plusnya dari pelayanan yang prima,” kata Politikus Gerindra ini mengakhiri.[]
Putri Aulia Maharani