SAMARINDA – Gambar headline koran Tribun Kaltim Hari Ini edisi Jumat, 31 Januari 2025. Membahas di antaranya Andi Harun meminta maaf karena banjir masih menggenang di beberapa wilayah Samarinda, Sebagaimana dilansir dari TribunKaltim.co, Meskipun banjir masih terjadi, Andi Harun menyampaikan bahwa luas genangan banjir pada tahun ini telah berkurang secara signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah, pada tahun 2022 luas genangan banjir mencapai 482 hektare.Namun pada awal tahun 2025 ini, luas genangan telah berkurang menjadi 314 hektare.
“Ini menunjukkan bahwa ada progres dari upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah. Namun, kami akui masih ada titik-titik yang membutuhkan perhatian lebih, seperti di Bengkuring, Jalan DI Panjaitan, dan wilayah Loa Bakung yang baru-baru ini mengalami genangan,” paparnya.
Andi Harun juga menyoroti faktor cuaca yang turut memperparah kondisi banjir. Pada 26 Januari 2025, curah hujan yang tercatat di Samarinda mencapai 140 mm, yang termasuk dalam kategori hujan ekstrem.
“Kondisi ini memperburuk situasi, namun pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk
menangani dampaknya,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah tetap solid dan berkomitmen untuk menangani banjir di Samarinda dengan mengintegrasikan program dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan kota.Pemerintah juga akan segera merilis data resmi terkait penyebab genangan di beberapa wilayah yang belum surut.
“Kami akan terus melanjutkan penanganan banjir dengan strategi yang lebih komprehensif. Kami ingin memastikan bahwa warga Samarinda dapat segera kembali beraktivitas dengan normal,” kata Andi Harun.
Tinjau Lokasi
Andi Harun kembali meninjau lokasi banjir usai menyampaikan konferensi pers terkait penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Kamis (30/1).Dalam kunjungan tersebut, Andi Harun mengunjungi beberapa titik yang terdampak, termasuk Jalan Pemuda 3, Jalan PM Noor, dan Perumahan Griya Mukti.
Ia menjelaskan genangan di Perumahan Griya Mukti terjadi karena limpasan air dari Karang Asam.Hal tersebut dipicu oleh pembangunan tanggul yang belum selesai sepenuhnya. “Pekerjaan tanggul di sekitar Griya Mukti sebenarnya sudah selesai.
Namun, di arah jembatan masih ada yang belum tuntas, sehingga aliran air yang seharusnya mengalir belum tersedia dengan baik. Air akhirnya kembali ke wilayah permukiman,” jelasnya.
Wali Kota juga memaparkan bahwa secara keseluruhan luas genangan banjir di Samarinda telah
berkurang signifikan dalam dua tahun terakhir.
“Dari 2022 ke akhir 2024, terjadi penurunan luas genangan sekitar 558 hektare atau setara dengan 34,85 persen,” ungkapnya.
Dalam upaya menuntaskan pembangunan tanggul, Pemkot Samarinda telah membentuk tim kolaborasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Diharapkan minggu depan sudah ada rumusan teknis terkait kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 900 miliar.
Andi Harun menyampaikan kemungkinan pendanaan secara multiyears yang akan ditanggung bersama oleh tiga institusi tersebut.Selain pembangunan tanggul, relokasi warga yang bermukim di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) juga menjadi perhatian pemerintah.
“Ada warga yang memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut. Kita harus komunikasikan secara perlahan dan efektif, termasuk terkait ganti rugi. Penanganan sosial ini membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya.
Andi Harun juga mengungkapkan bahwa pemeliharaan saluran di Waduk Benanga dan SKM terus
dilakukan.
Keputusan pelepasan air dari Waduk Benanga beberapa waktu lalu dilakukan untuk menghindari risiko jebol yang dapat memicu bencana besar seperti yang pernah terjadi di Situ Gintung.
“Jika air tidak dilepas, ada risiko yang lebih besar. Namun, setelah pelepasan, pintu air ditutup kembali di hari yang sama,” katanya.
Menurut prediksi BMKG, curah hujan tinggi diperkirakan masih berlangsung hingga 2 Februari.
Sedimentasi yang mengurangi daya tampung Waduk Benanga menjadi salah satu penyebab utama
genangan.Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan pemeliharaan saluran dan pengangkatan sedimentasi.
Tindak tegas
Andi Harun menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pembukaan lahan yang menyebabkan gangguan lingkungan dan berkontribusi pada banjir.”Lusa kami akan mendatangi lokasi yang teridentifikasi adanya pembukaan lahan. Kami juga akan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk penegakan hukum di bidang lingkungan,” tegasnya.
Di akhir peninjauan, Andi Harun memberikan pesan semangat kepada relawan yang terus membantu
masyarakat terdampak.”Kami prihatin dan bersedih dengan bencana banjir ini, tapi hidup harus terus semangat dan berlanjut.
Pemerintah bersama DPRD tidak pernah berhenti melanjutkan pekerjaan pengendalian banjir di Kota Samarinda,” tutupnya.Andi Harun mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak memperkeruh situasi dengan polemik yang tidak produktif.
“Mari kita bersama-sama menangani banjir ini secara komprehensif dan tidak mencari-cari kesalahan yang tidak perlu,” imbaunya.Andi Harun juga merinci sejumlah titik yang menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan banjir:
Antara lain adalah:
1. Kawasan Griya Mukti: Belum adanya penanggulangan di sisi sebelah Jembatan PM Noor menjadi
salah satu penyebab genangan.
2. Sungai Karang Mumus: Akan dilanjutkan pembangunan tanggul. Wali Kota meminta masyarakat yang bangunannya berada di atas bantaran sungai untuk memahami pentingnya proyek ini demi kepentingan bersama.
3. Waduk Benanga: Pemeliharaan tahunan dilakukan dengan pengangkatan sedimen sebesar 130 ribu meter kubik.
4. Pembukaan Lahan: Di kawasan Juanda, Loa Bakung, dan Panjaitan, pembukaan lahan yang tidak
terkendali menjadi pemicu banjir. Pemerintah akan melakukan tinjauan dan jika diperlukan, tindakan
hukum akan diterapkan.
5. Drainase: Penyempitan drainase di kawasan Antasari juga menjadi salah satu penyebab genangan.
Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan Balai
Wilayah Sungai (BWS) akan membentuk tim terpadu untuk menangani banjir secara lebih terstruktur.
“Minggu depan, kami rencanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai
bentuk kolaborasi dalam penanganan banjir,” ungkap Andi Harun.
Menurut data dari BWS, kebutuhan anggaran untuk pembangunan tanggul di Karang Mumus
diperkirakan mencapai Rp900 miliar.
“Meskipun tidak mudah, kami optimistis dengan kerja sama yang solid antara Pemkot, Pemprov, dan BWS, masalah ini dapat diatasi,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah yang telah direncanakan, Andi Harun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja keras mengurangi dampak banjir di Samarinda.
“Kami mohon dukungan dan pengertian dari masyarakat agar upaya penanganan banjir ini dapat berjalan lancar demi kebaikan bersama,” pungkasnya. []
Putri Aulia Maharani