SAMARINDA – Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menegaskan penolakan keras terhadap rencana pemerintah yang memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip independensi akademik dan berisiko mengubah perguruan tinggi menjadi entitas bisnis yang merusak lingkungan.
Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menganggap pemberian izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi sebagai hal yang mencurigakan, yang berpotensi mengintervensi institusi akademik. Kampus yang seharusnya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, justru dikhawatirkan akan berubah menjadi alat eksploitasi sumber daya alam dengan fokus pada keuntungan ekonomi semata.
“Kami berdiri di atas tanah yang telah rusak akibat tambang. Lingkungan yang hancur, masyarakat yang tersingkir, hingga korban jiwa akibat lubang tambang adalah realitas yang tak bisa disangkal,” tulis pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 54 dosen dari berbagai fakultas di Universitas Mulawarman.
Perwakilan Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menegaskan bahwa kebijakan ini mengancam keberlanjutan lingkungan dan merusak nilai-nilai dasar perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan.
Jika perguruan tinggi terlibat dalam bisnis tambang, kampus akan kehilangan marwahnya sebagai tempat mencetak intelektual yang berorientasi pada keberlanjutan.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman kemudian mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR. Pertama, mereka menuntut penolakan terhadap pemberian izin konsesi tambang untuk perguruan tinggi, karena bertentangan dengan martabat akademik.
Kedua, mereka mendesak penghentian pembahasan revisi UU Minerba yang membuka jalan bagi pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. Ketiga, mereka mengajak seluruh civitas akademika untuk melakukan penolakan masif guna menjaga independensi dan integritas perguruan tinggi.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menegaskan bahwa jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, perguruan tinggi akan kehilangan independensinya dan berkontribusi pada perusakan lingkungan yang lebih luas. Mereka berharap pemerintah segera membatalkan rencana tersebut demi menyelamatkan marwah perguruan tinggi di Indonesia dan melindungi lingkungan dari dampak eksploitasi yang semakin meluas.
“Kampus seharusnya menjadi tempat pencetak pemikir kritis dan inovator, bukan pengelola tambang yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Jika kebijakan ini diterapkan, perguruan tinggi akan kehilangan jati dirinya,” tegas Orin.[]
Putri Aulia Maharani