SAMARINDA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajak masyarakat serta pihak terkait untuk berperan aktif dalam mencari solusi atas permasalahan lingkungan di Teluk Balikpapan. Wilayah ini dinilai rentan terhadap dampak pembangunan, terutama di sepanjang garis pantai.
Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana OIKN, Onesimus Patiung, menegaskan bahwa diperlukan masukan dan pandangan dari berbagai pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan secara komprehensif.
“Kami membutuhkan lebih dari sekadar kritik. Kami memerlukan usulan solusi konkret,” ujar Onesimus di Samarinda, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, jika hanya menerima kritik, OIKN pun bisa menyampaikan langkah-langkah yang telah mereka lakukan. Namun, hal itu tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ia mengusulkan pembentukan forum penyelamatan Teluk Balikpapan sebagai langkah yang perlu dipertimbangkan.
Upaya OIKN dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, OIKN telah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan garis pantai di kawasan Teluk Balikpapan. Salah satu langkah konkret yang mereka lakukan adalah mengatur lokasi dermaga logistik agar lebih terpusat. Harapannya, kebijakan ini dapat mengurangi tingkat kerusakan serta ancaman lingkungan di sekitar teluk.
Onesimus juga menekankan bahwa penyelamatan lingkungan bukan hanya tanggung jawab OIKN semata, tetapi merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.
Tanggapan dari LBH dan Walhi Kaltim
Menanggapi ajakan OIKN untuk memberikan masukan dan solusi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, justru meminta pemerintah untuk lebih dulu memberikan solusi konkret kepada masyarakat.
“Sebenarnya banyak laporan yang masuk, tapi implementasinya bagaimana? Tindak lanjut itu yang ingin kami lihat,” ungkap Fathul.Senada dengan Fathul, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya tidak hanya menjadi narasi nasionalisme semata.
Menurutnya, kebanggaan nasional bukan hanya soal percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagaimana dampak ekologis bisa dikendalikan secara serius.
“Dampak ekologis adalah hal yang perlu diperhatikan secara serius,” kata Fathur.
Ia juga menekankan pentingnya diskusi publik, terutama di kalangan anak muda, agar mereka dapat memahami dampak proyek IKN secara lebih luas. Fathur menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh pihaknya bukan bertujuan untuk menolak pembangunan IKN, melainkan sebagai pengingat agar pemerintah tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan yang diambil.[]
Putri Aulia Maharani