PPU – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan bahwa pembangunan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia, terus berjalan sesuai rencana. Pembangunan tahap kedua yang dimulai pada 2025 akan berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.
Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa seluruh pekerja masih bekerja seperti biasa dan mendapatkan hak mereka. “Pekerja masih bekerja seperti biasa dan mendapatkan haknya, karena pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut,” ujarnya di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (12/2/2025).
Sumber Pendanaan: APBN, KPBU, dan Investasi
Pembangunan tahap kedua Kota Nusantara mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun. Namun, pendanaan pembangunan tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi swasta.
“Bukan hanya dari APBN, program KPBU dan investasi juga berjalan,” tambah Troy.
Diproyeksikan total nilai investasi yang masuk ke proyek ini mencapai Rp60,93 triliun dari skema KPBU dan Rp6,49 triliun dari investasi swasta.
Pembangunan Tahap Kedua Berlangsung hingga 2029
Pembangunan tahap kedua yang berlangsung hingga 2029 akan mencakup berbagai infrastruktur penting, termasuk pembangunan kawasan pusat Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Salah satu fokus utama dalam tahap ini adalah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif yang direncanakan berlangsung mulai 2025 hingga 2028. Prosesnya mencakup perencanaan pelaksanaan, filosofi desain, serta pembangunan hunian bagi pejabat legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur pendukung lainnya.
Pemerintah menargetkan agar para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dapat berkantor di Kota Nusantara pada 2028. Hal ini menandai transisi resmi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia.[]
Putri Aulia Maharani