TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menegaskan bahwa penanganan stunting masih menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran 2025. Fokus ini bertujuan untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat, memiliki kecerdasan optimal, serta daya saing tinggi.
Upaya intervensi stunting yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan positif. Prevalensi stunting di Kukar mengalami penurunan signifikan, dari 27,1 persen pada 2022, menjadi 17,6 persen pada 2023, dan kembali menurun menjadi 14,6 persen pada 2024.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menyatakan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, melibatkan berbagai elemen pemerintah serta masyarakat.
“Semua sepakat bahwa stunting merupakan masalah yang harus diatasi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak harus semakin diperkuat guna menurunkan angka stunting,” ujarnya di Tenggarong, Sabtu (15/2).
Pendekatan Holistik dalam Penanganan Stunting
Dalam acara Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2025 yang digelar sehari sebelumnya, Sunggono menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya sebatas pemberian makanan bergizi, tetapi juga harus melibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Menurutnya, intervensi yang dilakukan harus mencakup berbagai aspek, antara lain penanggulangan kemiskinan yang menjadi faktor utama penyebab stunting, peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak, edukasi keluarga terkait pola asuh dan gizi seimbang, serta penyediaan akses pangan bergizi bagi masyarakat rentan.
Sunggono menegaskan bahwa upaya pencegahan lebih penting dibandingkan penanganan setelah stunting terjadi. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mengoptimalkan program edukasi dan pendampingan bagi calon orang tua serta keluarga dengan anak usia dini.
Prioritas Anggaran 2025 untuk Lima Sektor Utama
Selain fokus pada penanganan stunting, Pemkab Kukar juga menegaskan bahwa anggaran 2025 akan dialokasikan untuk lima sektor prioritas lainnya, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sunggono menjelaskan bahwa berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Di sektor pendidikan, anggaran akan dialokasikan untuk peningkatan sarana dan kualitas tenaga pendidik. Sementara itu, di bidang kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer dan promotif menjadi perhatian utama.
Terkait pengembangan UMKM, Pemkab Kukar menargetkan peningkatan perekonomian lokal melalui dukungan terhadap pelaku usaha kecil agar lebih berdaya saing.
“Semua harus fokus pada evaluasi perencanaan di lima sektor prioritas tersebut, karena telah menerima alokasi anggaran sektoral. Namun, masih ditemukan beberapa perbedaan dalam rincian anggaran pada tingkat sub-kegiatan yang harus segera diselaraskan,” jelasnya.
Optimalisasi Evaluasi Anggaran untuk Efektivitas Program
Sunggono menekankan bahwa Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam memastikan efektivitas program pembangunan.
Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemkab Kukar harus segera menyelesaikan finalisasi anggaran agar tidak terjadi keterlambatan dalam implementasi program kerja tahun depan. Selain itu, setiap program yang didanai harus dipastikan benar-benar mendukung target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
“Kecepatan dan ketepatan dalam menyinkronkan anggaran sangat penting agar program kerja dapat berjalan lancar dan memberikan hasil optimal,” pungkas Sunggono.[]
Putri Aulia Maharani