SAMARINDA – Tingkat elektrifikasi di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 97 persen, menyisakan 3 persen lagi untuk mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah. Namun, masih terdapat 109 desa dengan sekitar 66 ribu kepala keluarga yang belum menikmati layanan listrik.
Mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan akses listrik di provinsi ini.
“Kami terus mengupayakan agar seluruh desa di Kaltim bisa terang pada 2026,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Kaltim, Rabu (27/2/2025).
Kendala Infrastruktur Jadi Tantangan
Bambang menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam pemerataan listrik di Kaltim adalah minimnya infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan. Padahal, jaringan listrik di Indonesia umumnya dibangun mengikuti akses jalan yang telah tersedia.
“Dari data hasil pemetaan, informasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun peta jalan pemerataan listrik di seluruh Kaltim,” tambahnya.Penyusunan peta jalan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses elektrifikasi, terutama bagi daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi faktor lain yang memperlambat proses pembangunan infrastruktur kelistrikan. Beberapa desa berada di wilayah pedalaman dengan akses yang terbatas, sehingga pemasangan jaringan listrik membutuhkan biaya lebih besar dan waktu yang lebih lama.
Bambang menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, pembangunan jaringan listrik harus dilakukan dengan solusi alternatif, seperti pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, terutama untuk desa-desa yang sulit dijangkau jaringan utama PLN.
“Kami juga mempertimbangkan solusi energi terbarukan seperti PLTS untuk mempercepat akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil,” jelasnya.
Kolaborasi Pemerintah, PLN, dan Swasta
Untuk mencapai target Kaltim terang 100 persen pada 2026, koordinasi dengan PLN menjadi kunci utama. Sebagai perusahaan penyedia listrik negara, PLN memiliki peran penting dalam mendistribusikan listrik ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan pihak swasta perlu diperkuat.
Dalam upaya mempercepat elektrifikasi, Pemprov Kaltim juga berencana menggandeng investor swasta yang bergerak di bidang energi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur listrik.
“Kami membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur listrik, baik dalam bentuk investasi maupun pengadaan energi alternatif,” kata Bambang.
Di sisi lain, Komisi III DPRD Kaltim juga menyatakan komitmennya untuk mengawal anggaran dan kebijakan terkait elektrifikasi. Ketua Komisi III DPRD Kaltim menegaskan bahwa pemerataan listrik harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, terutama menjelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan meningkatkan kebutuhan energi di Kalimantan Timur.
“Kami akan memastikan anggaran untuk program elektrifikasi ini berjalan optimal. Pemerataan listrik adalah kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dampak Positif Elektrifikasi bagi Masyarakat
Pemerataan listrik tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya akses listrik yang stabil, desa-desa terpencil dapat mengembangkan berbagai sektor, seperti industri rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM), serta pendidikan.
Bambang mencontohkan bahwa banyak daerah yang sebelumnya sulit berkembang karena keterbatasan akses listrik, kini mulai mengalami perubahan signifikan setelah teraliri listrik.
“Begitu listrik masuk desa, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat. Mereka bisa menjalankan usaha kecil, anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman, dan pelayanan kesehatan juga lebih optimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerataan listrik juga mendukung penggunaan teknologi digital di daerah terpencil. Dengan adanya listrik, masyarakat bisa mengakses internet, layanan perbankan digital, hingga sistem administrasi berbasis teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari.
“Pemerataan listrik bukan hanya soal menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga membuka akses terhadap dunia digital dan kemajuan teknologi,” tambahnya.
Target 2026, Kaltim Terang 100 Persen
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, Pemprov Kaltim optimistis bahwa target 100 persen elektrifikasi pada 2026 dapat tercapai.
Upaya ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, PLN, swasta, dan masyarakat sendiri. Dengan sinergi yang baik, diharapkan seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati listrik secara merata dalam waktu dekat. “Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi mewujudkan Kaltim terang 100 persen pada 2026,” pungkas Bambang.[]
Putri Aulia Maharani