SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta pemilik Maspion Grup, Alim Markus, untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan silaturahim sekaligus halalbihalal di Surabaya, Rabu (2/4).
Khofifah mengapresiasi kedatangan Alim Markus, seorang pelaku usaha senior di Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, gubernur menekankan pentingnya untuk tidak melakukan PHK dan mencari alternatif lain seperti pengurangan jam atau hari kerja, jika perusahaan menghadapi penurunan produksi. “Kami mengapresiasi kedatangan Alim Markus, dan dalam pertemuan ini, saya menitipkan pesan khusus agar sebisa mungkin tidak ada PHK di perusahaan,” ujar Khofifah.
Sektor industri, menurut Khofifah, merupakan tulang punggung pembukaan lapangan kerja di Jawa Timur, dan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Ia juga menyoroti data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur yang mencatat sebanyak 40 ribu pekerja terkena PHK pada Januari-Februari 2025, serta catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 77.965 pekerja mengalami PHK, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 64.855 pekerja.
Gubernur Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berkeadilan. “Kita harus terus mencari solusi terbaik agar kesejahteraan pekerja dan masyarakat meningkat. Prinsipnya, jangan ada PHK,” tegasnya.
Menanggapi permintaan gubernur, Alim Markus memastikan bahwa tidak akan ada PHK di Maspion Grup. Ia mengungkapkan bahwa kondisi finansial perusahaan masih kuat berkat investasi baru yang masuk. “Saya jamin tidak ada PHK. Jika ada karyawan yang harus dirumahkan, kami akan menyalurkannya ke perusahaan baru dalam grup kami,” kata Alim Markus, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Apindo.
Alim Markus juga mengungkapkan bahwa beberapa investor dari Tiongkok tertarik untuk menanamkan modal di Jawa Timur, khususnya di sektor pertanian, dengan rencana untuk menanam padi dan tebu menggunakan bibit dari Tiongkok. “Pada 8 April 2025, saya akan kembali ke Kantor Gubernur Jatim untuk membahas lebih lanjut terkait investasi ini, termasuk perizinannya,” ujar Alim.