Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki babak baru. Tidak lagi sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebanyak 11 proyek senilai total Rp 3,467 triliun kini secara resmi ditangani langsung oleh Otorita IKN. Proyek-proyek tersebut mulai masuk tahap lelang sejak pertengahan Maret 2025.
Meski pelaksanaan proyeknya sudah diambil alih Otorita IKN, proses pengumuman lelang masih memanfaatkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Kementerian PUPR. Dari total 11 proyek, terdiri atas dua kegiatan jasa konsultasi badan usaha, tujuh paket pekerjaan konstruksi jalan, dan dua paket konstruksi terintegrasi untuk penataan kawasan di wilayah IKN.
Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa seluruh proyek baru ini merupakan bentuk implementasi langsung mandat dari Presiden RI, guna melengkapi ekosistem pemerintahan di ibu kota baru, baik dari aspek legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur penunjang.
Dua paket jasa konsultasi badan usaha itu mencakup pekerjaan pengawasan dan supervisi peningkatan jalan di kawasan KIPP 1B dan 1C, dengan total anggaran Rp 29,8 miliar. Paket pertama mengawasi tiga ruas jalan, termasuk pembangunan dua jembatan pelengkung. Sementara paket kedua mencakup empat ruas jalan dan satu jembatan pelengkung lainnya.
Adapun tujuh proyek konstruksi jalan tersebar di beberapa titik penting di KIPP 1B dan 1C, dengan panjang bervariasi antara 0,9 km hingga 2,5 km. Nilai masing-masing proyek berkisar antara Rp 290 miliar hingga Rp 612 miliar, tergantung lingkup dan kerumitannya. Salah satu paket bahkan melibatkan pembangunan jembatan pelengkung sebagai bagian dari akses jalan utama.
Selain itu, terdapat dua proyek penataan kawasan terintegrasi yang tengah dilelang. Pertama adalah Penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau senilai Rp 192,4 miliar, mencakup pembangunan Pusat Pelatihan PSSI, Nursery Anggrek (Orchid Garden), Institute For Life (IFL) Wanagama IKN, dan rehabilitasi fasilitas Glamping. Proyek kedua adalah Penataan Kawasan Sepaku senilai Rp 124,6 miliar yang difokuskan di Desa Sukaraja dan Bukit Raya, Kecamatan Sepaku. Kegiatan ini mencakup pembangunan pasar, pos pengamanan, dan penataan koridor kawasan.
Basuki menegaskan bahwa proyek-proyek ini bukan hanya berfokus pada pembangunan gedung pemerintahan seperti DPR, MPR, MA, dan MK, tetapi juga mencakup hunian bagi pejabat negara dan prasarana dasar yang menunjang kehidupan di ibu kota baru.
Dengan skema pembagian tugas yang kini berlaku, Kementerian PUPR akan tetap melanjutkan proyek-proyek multiyears yang telah dimulai sejak 2023 dan dijadwalkan rampung hingga 2026. Sementara Otorita IKN akan fokus pada proyek baru yang telah ditetapkan sebagai prioritas oleh Presiden. []
Putri Aulia Maharani