NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan sekolah rakyat. Sekolah ini akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kami sudah menyampaikan kesiapan untuk ikut serta membangun sekolah rakyat dengan menyiapkan lahan seluas 5 hektare yang akan dihibahkan kepada pemerintah pusat,” ujar Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, kepada Niaga.Asia, Jumat (18/04/2025).
Pendirian sekolah rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan. Dalam program ini, pemerintah pusat menggandeng 200 kepala daerah untuk membangun sekolah dengan sistem pembiayaan penuh dari negara.
Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap, mulai dari gedung pendidikan hingga asrama siswa, yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai pembangunannya diperkirakan mencapai Rp100 hingga Rp200 miliar.
“Sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem boarding school. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah, mulai dari tempat tinggal hingga perlengkapan belajar, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan secara layak,” jelas Irwan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menentukan lokasi pembangunan sekolah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan. Awalnya, lokasi direncanakan berada di depan kawasan Islamic Center. Namun, setelah diketahui area tersebut merupakan kawasan mangrove, lokasi dipindahkan ke sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan.
Irwan juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, akan membangun fasilitas pendidikan yang terdiri dari 18 ruang kelas untuk SD, 9 kelas untuk SMP, dan 9 kelas untuk SMA. Semua bangunan akan dibangun dua lantai. Selain itu, akan disediakan gedung serbaguna, sarana ibadah, gedung olahraga, dan asrama untuk sedikitnya 45 siswa.
Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Nunukan tengah melakukan pendataan ulang terhadap anak-anak usia sekolah yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai jumlah calon peserta didik dari keluarga tidak mampu.
“Ini adalah peluang besar bagi anak-anak di perbatasan, termasuk anak-anak dari Pekerja Migran Indonesia yang selama ini sulit mengakses pendidikan karena terkendala biaya. Sekolah rakyat menjadi solusi agar mereka tidak terputus dari pendidikan,” ujar Irwan.
Dalam waktu dekat, Pemkab Nunukan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Sosial untuk membahas nota kesepahaman (MoU) terkait pembangunan sekolah rakyat. Program ini diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang dapat membantu memutus rantai kemiskinan dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.[]
Putri Aulia Maharani