BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran dana hibah kepada pesantren. Langkah ini diambil menyusul temuan distribusi bantuan yang dinilai tidak merata dan sarat kepentingan politik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa proses penyaluran dana hibah selama ini perlu ditinjau ulang. Ia menyoroti adanya kecenderungan bantuan lebih banyak mengalir kepada yayasan yang memiliki keterkaitan dengan tokoh maupun partai politik.
“Terjadi penyimpangan penyaluran dana bantuan tersebut, dan cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses ke partai politik maupun tokoh politik. Sedangkan yayasan pesantren yang relatif kecil tidak tersentuh bantuan tersebut,” kata Dedi.
Data yang diperoleh dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Barat menguatkan dugaan tersebut. Salah satu penerima terbesar adalah yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Yayasan tersebut, Perguruan Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, menerima dana hibah mencapai sekitar Rp 45 miliar sejak tahun 2020.
Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, mengonfirmasi bahwa yayasan tersebut mendapat kucuran dana hibah selama lima tahun berturut-turut.
“Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” ujar Andrie saat dikonfirmasi, Senin (28/04/2025).
Pada tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan mendapat Rp 59,4 juta dan SMK Al-Ruzhan Manonjaya menerima Rp 600 juta dari Dinas Pendidikan Jabar. Setahun berikutnya, dana meningkat drastis hingga Rp 10 miliar dari Dinas Perumahan dan Permukiman untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan.
Pada tahun 2022 dan 2023, hibah senilai Rp 30 miliar kembali mengalir ke STAI Al-Ruzhan dan Rp 2,5 miliar ke Pondok Pesantren Al-Ruzhan. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung rektorat, perkuliahan, serta instalasi mekanikal dan elektrikal.
“Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas Pendidikan sebesar Rp 2 miliar,” ujar Andrie.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, mantan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum belum memberikan keterangan terkait dana hibah tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat dan panggilan telepon belum membuahkan respons.
Gubernur Dedi menegaskan akan melakukan audit investigatif terhadap seluruh penerima hibah. Ia juga menyebut adanya indikasi yayasan fiktif yang ikut menerima bantuan.
Langkah evaluasi ini mendapat dukungan dari sejumlah organisasi keagamaan di Jawa Barat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis), yang berharap ke depan penyaluran dana hibah bisa lebih transparan dan merata. []
Diyan Febriana Citra.