JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, terus berupaya mengatasi dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir April 2025. Berdasarkan pendataan sementara dari Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor, sebanyak 11.971 kepala keluarga (KK) terdampak langsung oleh bencana alam tersebut.
Bupati Jayawijaya, Athenius Murip, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (02/05/2025), menjelaskan bahwa ribuan warga terdampak tersebar di hampir seluruh wilayah administratif kabupaten. “Ada 28 distrik dan 165 kampung yang terkena dampak banjir dan longsor di Kabupaten Jayawijaya,” ujar Athenius.
Ia menambahkan, hingga saat ini, masih terdapat satu distrik yang belum menyampaikan data lengkap ke Satgas Penanggulangan Bencana. Namun, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi telah sigap merespons situasi tersebut. Status darurat bencana telah resmi ditetapkan sejak 26 April 2025 sebagai dasar untuk percepatan penanganan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, melalui Gubernur John Tabo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah tanggap darurat yang diambil di tingkat kabupaten. Ia menyoroti bahwa curah hujan yang tidak biasa dalam durasi dan intensitas tinggi menjadi penyebab utama banjir berkepanjangan serta longsor yang melanda berbagai wilayah pemukiman.
“Kami tidak tinggal diam. Kami telah mengambil langkah darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor,” kata Gubernur John dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (30/04/2025). Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama untuk memastikan penanganan dilakukan secara sistematis dan cepat.
Sementara itu, bantuan logistik mulai disalurkan, termasuk pengiriman beras sebanyak dua ton yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum di titik-titik pengungsian. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para pengungsi, sembari proses pendataan dan distribusi logistik lainnya terus berjalan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, mengingat potensi hujan lebat masih tinggi di beberapa wilayah pegunungan Papua. Penanganan pasca-bencana, termasuk pemulihan infrastruktur dan pemukiman, akan menjadi prioritas setelah fase darurat ini berakhir. []
Diyan Febriana Citra