SAMARINDA – Hingga Maret 2025, Kota Samarinda mencatatkan 50 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadikannya daerah dengan angka tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Lonjakan ini mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda yang mendorong Pemerintah Kota mengambil langkah strategis hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah laporan tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi, melainkan menunjukkan meningkatnya keberanian korban dan masyarakat untuk melapor.
“Angka laporan yang tinggi dapat menjadi indikasi positif selama diiringi dengan penyelesaian setiap kasus secara tuntas,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Sri menegaskan pentingnya perlindungan nyata bagi korban. Ia menilai bahwa regulasi dan kesiapan aparat penegak hukum belum cukup jika tidak didukung oleh edukasi menyeluruh kepada masyarakat.
“Tanpa edukasi yang kuat, kebijakan hanyalah dokumen. Implementasi di lapangan harus diperkuat, apalagi kasus-kasus kekerasan masih terus terjadi,” tegasnya.
Selain penguatan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat, Sri juga menyoroti pentingnya keberadaan fasilitas penunjang. Ia menekankan bahwa rumah aman milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak perlu memenuhi standar keamanan tinggi serta menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial secara profesional.
“Diperlukan perbaikan lintas sektor agar penanganan kasus kekerasan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
DPRD Kota Samarinda pun menyerukan pendekatan proaktif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini mencakup penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga terkait guna menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan.[]
Putri Aulia Maharani