JAMBI – Ratusan tenaga honorer di Provinsi Jambi menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (20/05/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut kesejahteraan yang lebih baik serta kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Aksi ini menggambarkan berbagai persoalan yang dihadapi tenaga honorer, mulai dari keterlambatan pembayaran gaji hingga ketidakjelasan status pekerjaan, meski mereka telah bekerja bertahun-tahun.
TN, salah seorang tenaga honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun di sebuah sekolah, mengungkapkan keluhannya mengenai gaji yang hanya mencapai Rp1 juta per bulan. Gaji tersebut bahkan sering terlambat dibayarkan, kadang hingga tiga bulan sekali.
“Saya sudah 16 tahun menjadi tenaga honorer di sekolah. Gaji cuma sejuta sebulan, dan pembayarannya kadang tiga bulan sekali,” ujar TN.
Dengan usianya yang kini menginjak 54 tahun, TN berharap pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi dapat segera mengambil tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Ia juga mendesak agar pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu segera dilakukan sebelum masa pensiunnya tiba.
Salah satu tuntutan yang disuarakan oleh para tenaga honorer adalah agar gaji mereka disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang saat ini sebesar Rp3,25 juta per bulan.
Senada dengan TN, CH, seorang tenaga honorer di Dinas Pertanian yang telah bekerja selama 16 tahun, juga mengungkapkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun memiliki gaji sebesar Rp1,5 juta per bulan, CH mengaku sering kali tidak dapat mencapainya tepat waktu.
Gaji yang terlambat dibayarkan lebih dari tiga bulan membuatnya kesulitan untuk membiayai keluarga, terutama dua anaknya yang masih sekolah. Para tenaga honorer ini menuntut agar pemerintah tidak hanya memanfaatkan tenaga mereka, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mereka yang sudah lama mengabdi.
Aksi kali ini merupakan aksi ketiga yang dilakukan oleh para honorer di Jambi. Beberapa dari mereka mengaku mendapat tekanan dari atasan untuk tidak bergabung dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa aksi ini bukanlah sebuah demonstrasi, melainkan diskusi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat.
Sejak pukul 10.00 WIB, halaman Kantor DPRD Provinsi Jambi telah dipenuhi oleh massa yang menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga honorer. Mereka berharap pemerintah dapat segera memperhatikan masalah yang mereka hadapi, terutama soal gaji yang tidak mencukupi serta status pekerjaan yang belum jelas. []
Diyan Febriana Citra.