HALMAHERA BARAT – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara untuk meninjau kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara telah menyediakan lahan seluas 8 hektare di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Lokasi tersebut akan menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat dengan bangunan permanen, yang dijadwalkan dimulai pada Juni 2025 dan ditargetkan rampung dalam satu tahun.
Dalam kunjungannya, Robben menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, atas langkah cepat dalam penyediaan lahan.
“Ini salah satu contoh yang baik dan terima kasih sekali lagi Bu Gubernur karena mau kemudian menyiapkan lahan yang begitu besar, 8 hektare,” ujar Robben dalam keterangan tertulis, Senin (26/05/2025).
Ia menambahkan bahwa Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang dianggap siap menjalankan gagasan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat miskin.
“Kalau kami melihat secara prinsip, (Maluku Utara) salah satu daerah yang siap untuk kemudian menyambut program, gagasan Pak Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tambahnya saat mengunjungi SPMA Kota Sofifi.
Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA, dan seluruh biaya operasionalnya akan ditanggung oleh APBN. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang termasuk dalam Desil 1 dan Desil 2 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk tahun ajaran 2025/2026, penerimaan peserta didik akan dimulai dengan menggunakan fasilitas sementara. Jenjang SMP akan beroperasi di Sentra Wasana Bahagia Ternate, sedangkan untuk SMA akan memanfaatkan fasilitas Gedung IPWL dan SPMA di Sofifi. Gubernur Sherly menyambut baik program tersebut.
“Kami siap membantu mewujudkan program ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan generasi muda Maluku Utara,” ujarnya.
Ia juga berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru. Turut hadir dalam kunjungan ini perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). []
Diyan Febriana Citra.