BALIKPAPAN – Dalam upaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Kota Balikpapan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (12/06/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menekan risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa SPI bukan sekadar pengumpulan data, melainkan bagian dari strategi nasional dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas.
“Survei ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Tujuannya adalah memastikan seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah, terus memperkuat budaya antikorupsi di dalam organisasi,” tegas Silvia.
Menurut Silvia, proses SPI tahun 2025 kini tengah memasuki tahap pemutakhiran data responden yang berlangsung sepanjang Juni. Ia menekankan bahwa validitas data sangat memengaruhi akurasi hasil survei dan meminta OPD serius dalam menyampaikan data.
“Kami mohon kepada seluruh OPD agar serius dalam memperbarui data responden. Tahun lalu banyak yang tidak bisa dihubungi atau bahkan enggan memberikan tanggapan karena mengira survei ini tidak resmi. Padahal SPI ini resmi dari KPK,” ujarnya.
Survei ini mengandalkan masukan dari tiga kelompok responden: internal yang terdiri dari ASN Pemkot Balikpapan, eksternal yang berasal dari masyarakat pengguna layanan, serta kelompok ahli dari lembaga independen seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman.
“Semua responden punya bobot yang sama penting. Dari sisi internal kita bisa tahu apakah budaya integritas sudah terbangun. Dari masyarakat, kita bisa lihat bagaimana pelayanan publik dinilai. Sedangkan dari para expert, kita dapat pandangan objektif tentang kerawanan korupsi di tiap instansi,” jelasnya.
Sejak mengikuti SPI pada 2021, Balikpapan menunjukkan tren perbaikan. Jika pada awalnya kota ini masuk kategori “rentan”, maka sejak 2022 hingga 2024, nilainya terus meningkat hingga kini berada pada posisi “terjaga”. Meski begitu, Silvia mengakui masih ada tantangan.
“Alhamdulillah, hasil kita terus naik dan pada 2024 sudah masuk kategori ‘terjaga’. Tapi perjuangan belum selesai. Masih banyak OPD yang belum optimal. Ada sekitar 12 OPD masih di kategori ‘waspada’ dan sisanya bahkan masih ‘rentan’,” ujarnya.
Ia menyoroti rendahnya konsistensi penerapan nilai-nilai integritas dan minimnya sosialisasi antikorupsi di sejumlah OPD. “Banyak yang bilang tidak menerima gratifikasi atau suap, tapi kenyataannya di lapangan masih ada laporan seperti itu. Ini yang harus dibenahi. Jangan hanya sekadar deklarasi, harus benar-benar dijalankan,” tegas Silvia.
Kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting. Silvia mengingatkan bahwa upaya menjaga integritas tidak bisa hanya mengandalkan internal pemerintah.
“Kalau hanya dari internal pemerintah saja yang menjaga integritas, tapi dari luar justru merusak, ya sulit. Ekosistem ini harus dijaga bersama,” katanya.
Ia pun meminta agar penyampaian nilai-nilai antikorupsi dilakukan hingga ke level paling bawah. “Jangan hanya disampaikan di tingkat kepala dinas saja. Harus sampai ke staf pelaksana, pegawai kontrak, bahkan cleaning service. Semua harus tahu dan ikut menjaga integritas,” tambahnya.
SPI 2025 dijadwalkan berlangsung dari Juli hingga Oktober. Pemkot Balikpapan berharap adanya dukungan penuh dari seluruh OPD untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas.
“SPI bukan tentang peringkat, tapi tentang komitmen bersama untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota yang bersih, jujur, dan transparan. Ini bukan kerja satu dua orang, tapi kerja kita semua,” pungkas Silvia. []
Diyan Febriana Citra.