CILEGON – Aksi demonstrasi buruh kembali menggema di depan gedung DPRD Cilegon pada Selasa (17/06/2025). Aksi ini dipicu oleh insiden yang melibatkan anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Partai Gelora, Hikmatullah, yang diduga menabrak peserta aksi mogok kerja di kawasan PT Bungasari.
Ratusan buruh yang berasal dari berbagai serikat menuntut agar Hikmatullah segera diberhentikan dari jabatannya melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Tindakan legislator tersebut dianggap arogan dan mencoreng etika wakil rakyat.
“Jadi kita sudah audiensi dengan Badan Kehormatan (BK). Jadi yang bisa mengeluarkan mereka adalah dari partainya, rekomendasi dari sini, bukti-bukti kesalahan mereka, melanggar kode etik itu kan dari sini, nanti meminta partainya untuk PAW,” ujar Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SPKEP) Cilegon, Rudi Sahrudin.
Selain dorongan PAW, perwakilan buruh juga telah menempuh jalur hukum. Insiden penabrakan terhadap pendemo dilaporkan ke Polres Cilegon dan kini dalam tahap penyelidikan.
“Udah, udah pemanggilan semua (dari pihak buruh) sebagai saksi. Tadi dari pihak Badan Kehormatan juga menyampaikan bahwa sudah diperiksa,” imbuh Rudi.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, salah seorang orator turut mengisahkan kronologi kejadian. Ia menuturkan bahwa insiden terjadi saat massa aksi belum lengkap, dan mobil komando pun belum tiba di lokasi. Menurutnya, Hikmatullah datang menggunakan mobil putih dan langsung membunyikan klakson agar diberi jalan masuk.
“Tanggal 10 Juni 2025 kemarin di kala massa aksi belum lengkap, mobkom aja belum dateng, nongollah oknum dewan tersebut dengan arogansinya mengklaksonin mobil minta dibuka jalan, begitu motor-motor udah kita geser kita pinggirkan langsung ditabrakin. Ini gila ini dewan, arogan ini dewan,” teriak sang orator dalam orasinya.
Kasus ini kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kepolisian membenarkan adanya laporan terhadap Hikmatullah dan menyebut tengah melakukan pendalaman.
“Betul, laporannya ada, cuma kita belum bisa sampaikan detail,” jelas Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Hardi Meidikson.
Meski proses hukum masih berjalan, tekanan terhadap lembaga legislatif Cilegon meningkat. Masyarakat, terutama kelompok buruh, mendesak agar DPRD menunjukkan ketegasan terhadap anggota yang dinilai melanggar etika dan mencederai kepercayaan publik.
Langkah konkret dari partai politik pengusung serta Badan Kehormatan DPRD dinanti untuk merespons desakan tersebut. Sementara itu, suasana di sekitar gedung DPRD masih dijaga aparat keamanan guna mengantisipasi potensi lanjutan aksi massa. []
Diyan Febriana Citra.