BALIKPAPAN – Dalam rangka menjawab berbagai persoalan masyarakat yang berkembang belakangan ini, Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara menggelar forum komunikasi sosial (komsos) yang berfokus pada dua isu penting: transparansi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025–2026 dan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, termasuk ketua RT.
Kegiatan berlangsung di aula kantor kecamatan pada Kamis (26/06/2025) dan diikuti para lurah, ketua RT se-Balikpapan Utara, perwakilan LPM, serta kepala seksi kecamatan. Acara ini dipandu Kasi Kessos Yogi Nur Chandra, mewakili Camat Balikpapan Utara, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kecamatan, Satriyo Taufieq.
Satriyo menjelaskan bahwa dua topik ini menjadi sorotan utama karena langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dari Dinas Pendidikan dan BPJS Ketenagakerjaan. Para peserta kami harapkan menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi ini kepada warga,” ujarnya.
Isu penerimaan siswa baru menjadi perhatian karena kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah kota sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menyediakan pendidikan gratis, tidak hanya melalui sekolah negeri, tetapi juga melibatkan 13 sekolah swasta dalam program serupa tahun ini.
“Informasi terkait proses penerimaan peserta didik baru bisa diakses melalui media sosial atau laman resmi Dinas Pendidikan. Harus ada kolaborasi dari semua pihak agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” lanjut Satriyo.
Perwakilan dari Disdik Kota Balikpapan, Rony Syarifuddin dan Aswar, memaparkan sejumlah jalur dalam penerimaan siswa, mulai dari jalur prestasi, afirmasi, hingga domisili. Ia juga menyinggung adanya dua sekolah baru, yakni SMP 27 dan SMP 28, yang ditambahkan untuk menambah daya tampung siswa.
“Secara umum, mekanisme penerimaan masih mengacu pada sistem tahun lalu, namun ada beberapa penyesuaian, khususnya pada jalur dan verifikasi prestasi,” kata Rony.
Selain itu, topik perlindungan sosial bagi ketua RT juga menjadi bagian penting dalam diskusi. Narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Bili Perdanasyah Putra, menyoroti pentingnya perlindungan bagi para tokoh masyarakat yang selama ini mengemban tugas sosial tanpa jaminan yang memadai.
“Perlindungan yang diterima pekerja perusahaan sering kali tidak mencakup risiko yang dihadapi ketua RT dalam aktivitas sehari-hari. Maka diperlukan pemahaman yang tepat terkait cakupan risiko serta mekanisme verifikasi agar dapat memperoleh manfaat dari jaminan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tugas ketua RT tidak sekadar administratif, melainkan juga menyangkut sosial kemasyarakatan yang kerap berisiko. Oleh sebab itu, penguatan perlindungan bagi mereka patut menjadi perhatian pemerintah.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara perangkat pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, serta berkeadilan sosial. []
Diyan Febriana Citra.