BERAU – Upaya strategis untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tahap I Tahun 2025. Inisiatif ini dilaksanakan secara serentak di lima daerah, yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau, sebagai bagian dari komitmen pembangunan sumber daya manusia unggul di sektor konstruksi.
Pelatihan yang mengusung tema “Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Menuju Kompeten, Unggul, Berdaya Saing dan Produktif” ini berlangsung sejak 30 Juni hingga 4 Juli 2025, dan secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/06/2025).
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk membentuk SDM konstruksi yang mampu beradaptasi dengan tantangan global.
“Sebanyak 827 peserta yang terdiri dari lulusan baru, tenaga ahli, asesor, dan instruktur berkompeten terlibat dalam pelatihan ini. Mereka akan menjalani proses pembelajaran secara daring dan luring, yang kemudian dilanjutkan dengan uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) resmi,” jelasnya.
Fitra menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar implementasi dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2023, tetapi juga merupakan kelanjutan dari capaian prestisius Pemprov Kaltim sebagai Organisasi Perangkat Daerah terbaik di bidang jasa konstruksi tahun 2024 versi Kementerian PUPR.
“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja konstruksi di daerah. Berdasarkan data BPS, dari 147 ribu tenaga kerja konstruksi di Kaltim, sekitar 17 persen belum memiliki sertifikasi. Ini adalah kesenjangan kompetensi yang perlu segera dijembatani,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada pelatihan, program ini juga menjadi wadah sinergi lintas sektor. Berbagai pemangku kepentingan seperti kementerian, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan LSP dari berbagai bidang turut berpartisipasi. Narasumber berasal dari lembaga kredibel seperti BPSDM Kementerian PUPR, Persatuan Insinyur Indonesia, IALKI, PAKKI, serta organisasi profesional lainnya dari Kalimantan Timur.
Format pelaksanaan yang digunakan adalah hybrid, menggabungkan metode daring dan tatap muka. Sementara itu, proses uji kompetensi dilaksanakan langsung di lapangan guna menjamin objektivitas dan keakuratan penilaian.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim tak hanya menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga terhadap penguatan kualitas manusianya sebagai pilar utama kemajuan daerah. []
Diyan Febriana Citra.