JAKARTA – Pembangunan tanggul pemecah ombak di wilayah Kepulauan Seribu dipastikan telah melalui kajian teknis dan pertimbangan lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kepulauan Seribu, Mustajab, pada Jumat (16/5/2025).
Menurut Mustajab, tanggul atau breakwater tersebut dibangun di pulau-pulau berpenduduk guna mengurangi dampak abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan. Pembangunan infrastruktur tersebut, katanya, tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan perencanaan yang matang serta hasil koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“’Breakwater’ ini dibangun guna melindungi pulau dari ancaman abrasi pantai,” ujar Mustajab di Jakarta.
Ia menambahkan, titik-titik pembangunan tanggul telah disepakati bersama pihak Taman Nasional Kepulauan Seribu dan tim dari Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hal ini bertujuan agar proyek tersebut tidak merusak ekosistem laut, terutama kawasan terumbu karang yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Sebelum proyek dilaksanakan, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar memahami maksud dan tujuan pembangunan tersebut. Selain itu, pengawasan terhadap kondisi lingkungan bawah laut juga menjadi bagian dari proses yang dijalankan sejak awal.
“Bahkan sebelum proyek dimulai, hal tersebut sudah dipersiapkan,” katanya, merujuk pada pengawasan terhadap ekosistem terumbu karang yang masuk ke dalam kontrak kerja kegiatan pembangunan tersebut.
Mustajab memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk kajian dampak lingkungan yang menjadi syarat utama pelaksanaan proyek di wilayah pesisir.
Ia berharap, kehadiran tanggul pemecah ombak tersebut dapat memberikan manfaat ganda, baik dalam menjaga keberlangsungan permukiman warga yang terancam abrasi, maupun dalam melindungi keseimbangan ekosistem laut di Kepulauan Seribu.
Dengan langkah-langkah teknis dan pendekatan sosial yang telah dijalankan, pembangunan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi persoalan kerusakan garis pantai di wilayah tersebut.[]
Putri Aulia Maharani