JAKARTA – Pemerintah Rusia mempercepat pengembangan aplikasi pesan instan buatan dalam negeri yang dirancang sebagai alternatif dari platform populer seperti WhatsApp dan Telegram. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan digital serta mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing.
Mengutip laporan Reuters, Minggu (29/6/2025), Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani aturan baru yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mendanai dan mengatur pengembangan aplikasi tersebut. Platform ini rencananya akan terintegrasi dengan berbagai layanan publik dan pemerintahan.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap perusahaan teknologi Barat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat, termasuk penyedia layanan komunikasi digital, telah membatasi atau mencabut operasinya dari wilayah Rusia.
Pihak otoritas menyatakan bahwa aplikasi pesan yang dikembangkan ini akan mengadopsi fitur-fitur utama dari WhatsApp dan Telegram, seperti pengiriman pesan teks, panggilan suara, serta enkripsi. Namun, proyek ini juga menuai kritik dari kelompok pegiat kebebasan sipil.
Mikhail Klimarev, Direktur Internet Protection Society, sebuah organisasi yang fokus pada hak digital masyarakat, menyampaikan kekhawatiran bahwa aplikasi ini bisa digunakan sebagai alat kontrol oleh pemerintah untuk memantau komunikasi warga.
“Saya memperkirakan pemerintah akan memperlambat akses ke WhatsApp dan Telegram secara bertahap, guna mendorong publik beralih ke aplikasi baru buatan negara,” ujar Klimarev.
Pengembangan aplikasi nasional ini merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka panjang Rusia untuk membangun ekosistem digital mandiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia juga telah meluncurkan mesin pencari, sistem operasi, serta platform berbagi video lokal guna mengimbangi dominasi teknologi global.
Meski belum diumumkan secara resmi kapan aplikasi ini akan diluncurkan, sejumlah laporan menyebut bahwa versi awalnya sudah dalam tahap uji coba terbatas dan akan mulai diimplementasikan di lembaga-lembaga pemerintahan dalam waktu dekat.
Langkah Rusia ini menambah daftar negara yang berupaya menciptakan platform digital domestik di tengah meningkatnya kekhawatiran geopolitik, keamanan siber, dan isu privasi data lintas negara.[]
Putri Aulia Maharani