PARLEMENTARIA – Dorongan untuk memperkuat pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) muncul sebagai salah satu benang merah pembahasan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini terungkap dalam diskusi antara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Firnadi Ikhsan bersama anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Aus Hidayat Nur, pada momentum hari aspirasi bulan Juni.
Firnadi Ikhsan menyebutkan, evaluasi atas stagnasi PAD tak bisa dilepaskan dari performa BUMD yang selama ini belum mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia menegaskan, modal daerah yang sudah dikucurkan tidak boleh menjadi beban berkepanjangan. “Kami juga menyampaikan evaluasi bahwa salah satu kunci penting dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah adalah keberadaan BUMD yang sehat dan produktif. Selama ini, kita sudah menanamkan penyertaan modal ke BUMD, dan harapannya tentu itu bisa menjadi sumber PAD, bukan justru menjadi beban daerah,” kata Firnadi di Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Kamis (12/06/2025) kemarin.
Diskusi tersebut menjadi spesial karena bertepatan dengan hari aspirasi yang ditetapkan Fraksi PKS setiap tanggal 11 dan 17 setiap bulan. “Hari ini terasa spesial karena bertepatan dengan hari aspirasi bulan Juni yang kami tetapkan pada tanggal 11 dan 17. Kebetulan, kami kedatangan tamu istimewa, yaitu anggota DPR RI dari daerah kita, Kiayi Haji Aus Hidayat Nur, yang juga merupakan anggota Komisi II DPR RI,” jelas Firnadi.
Dalam kesempatan itu, Aus Hidayat Nur mengungkapkan data mencolok yang menjadi cermin nasional. Dari sekitar 1.100 BUMD di Indonesia, hanya puluhan yang dinilai benar-benar sehat dan produktif. Sebaliknya, sebagian besar justru kerap menjadi sumber masalah keuangan daerah. “Sayangnya, banyak BUMD yang ‘sakit’ karena kurangnya pengawasan,” ungkap Firnadi mengutip Aus Hidayat Nur.
Situasi ini menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI. Aus memastikan bahwa penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terus diupayakan agar BUMD bisa bertransformasi menjadi pilar perekonomian daerah yang sesungguhnya. Firnadi sendiri menyoroti salah satu potensi yang jarang disentuh serius, yakni pengelolaan sumber daya air dan alur sungai. Menurutnya, sektor tersebut bisa menjadi kontribusi besar bagi kas daerah jika dikelola profesional.
Ia juga memberi catatan bahwa meskipun BUMD di bidang layanan kesehatan, seperti rumah sakit, relatif lebih sehat, tata kelola yang baik tetap mutlak dibutuhkan agar tidak muncul celah penyimpangan. Firnadi menyinggung kasus korupsi yang sempat menimpa beberapa bank pembangunan daerah. “Secara umum, BUMD atau BLUD di bidang kesehatan masyarakat seperti rumah sakit cenderung lebih sehat secara finansial. Namun, kita tidak boleh abai pada kasus korupsi di bank daerah seperti Bank Jatim dan Bank Jabar yang menjadi perhatian serius DPR RI,” katanya.
Ia berharap momentum evaluasi PAD 2026 dapat menjadi titik balik untuk membangun BUMD yang lebih profesional, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. “Itu merupakan salah satu potensi besar yang bisa mendorong kemajuan ekonomi daerah,” tutupnya.
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna