JAKARTA – Aktivitas unjuk rasa kembali mewarnai sejumlah titik strategis di Jakarta Pusat pada Selasa (18/11/2025). Untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan hampir dua ribu personel gabungan. Langkah ini menjadi bagian dari antisipasi keamanan mengingat terdapat tiga aksi demonstrasi yang berlangsung dalam waktu hampir bersamaan.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menjelaskan bahwa seluruh personel telah disebar sesuai kebutuhan lapangan.
“Pengamanan untuk unjuk rasa pada Selasa ini ada 1.895 personil,” kata Ruslan dalam keterangan tertulisnya. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian berupaya memastikan seluruh kegiatan penyampaian pendapat dapat berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat umum.
Aksi unjuk rasa pertama digelar oleh elemen buruh, khususnya massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang berkumpul di kawasan Gambir sejak pagi hari. Buruh membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.
“Aksi unjuk rasa dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dan beberapa elemen massa lainnya di Gambir pada Selasa pagi,” ujar Ruslan.
Sementara itu, demonstrasi kedua terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan. Aksi ini dilakukan bertepatan dengan agenda rapat paripurna terkait pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta RUU Perkoperasian. Massa dari berbagai kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil turut mendesak agar pembahasan dua regulasi tersebut mempertimbangkan transparansi serta dampak terhadap publik.
Adapun aksi ketiga digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menyampaikan kritik dan seruan moral agar MK menjaga integritas lembaga serta memastikan putusan-putusan yang dihasilkan tetap berlandaskan prinsip keadilan.
Dengan berlangsungnya tiga aksi berbeda di lokasi yang relatif berdekatan, kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Petugas di lapangan diberi kewenangan untuk menutup atau mengalihkan arus jika jumlah massa meningkat. Masyarakat yang tidak berkepentingan diminta menghindari titik-titik konsentrasi aksi untuk mencegah kemacetan.
“Warga bisa cari jalan alternatif lainnya selama unjuk rasa berjalan,” ucap Ruslan.
Selain fokus pada pengamanan, anggota kepolisian juga ditugaskan untuk memantau perkembangan eskalasi massa serta memastikan tidak ada tindakan provokatif. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP guna memperlancar mobilitas publik selama aksi berlangsung.
Sejauh ini, ketiga demonstrasi terpantau berlangsung damai meskipun jumlah peserta cukup besar. Kehadiran personel pengamanan diharapkan mampu menjaga kelancaran penyampaian aspirasi, sekaligus memastikan kegiatan masyarakat umum tetap bisa berjalan tanpa gangguan berarti. []
Diyan Febriana Citra.