WASHINGTON – Krisis politik di Amerika Serikat kembali menimbulkan gejolak besar. Sekitar 1,3 juta anggota militer dari berbagai matra kini tidak menerima gaji mereka akibat penutupan (shutdown) pemerintahan federal yang dimulai pada Rabu lalu. Kondisi ini menambah panjang daftar dampak buruk kebuntuan anggaran di Kongres.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Jumat (03/10/2025) menegaskan situasi ini sangat memprihatinkan. “1,3 juta pria dan wanita dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, Penjaga Pantai, dan Angkatan Luar Angkasa Amerika, yang bertugas dengan terhormat dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela kita semua, tidak dibayar,” ujarnya dalam pengarahan pers.
Penutupan pemerintahan terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran. Ribuan layanan publik berhenti, sementara sekitar 750.000 pegawai federal harus dirumahkan tanpa gaji. Di tengah situasi ini, Partai Republik dan Demokrat justru terjebak dalam perang opini di ruang digital, saling menyalahkan dan melontarkan meme politik, sementara para pegawai menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Presiden Donald Trump menanggapi penutupan ini dengan nada tegas. Ia menilai kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memangkas program-program federal.
“Saya diizinkan untuk memangkas hal-hal yang seharusnya tidak pernah disetujui,” katanya, sembari menyinggung kemungkinan penghapusan sejumlah proyek yang dikaitkan dengan Partai Demokrat.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan dampak finansial shutdown ini cukup besar. Setiap harinya, kompensasi pegawai yang tertunda mencapai sekitar USD400 juta. Kondisi ini tak hanya menekan stabilitas ekonomi rumah tangga para pegawai dan anggota militer, tetapi juga menambah beban fiskal nasional.
Sementara itu, Senat yang seharusnya melanjutkan pembahasan RUU anggaran menunda pertemuan karena libur Yom Kippur. Hal ini membuat upaya pemungutan suara baru hanya akan dilakukan pada Jumat, menjadi kali keempat upaya meloloskan rancangan undang-undang sementara yang sebelumnya selalu gagal.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Kevin Hassett, menyatakan Gedung Putih berharap penutupan tidak berlangsung lama. Namun ia juga menambahkan bahwa beberapa pejabat kabinet bisa menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk mengevaluasi jumlah pegawai federal.
Situasi ini menempatkan loyalitas dan kesejahteraan anggota militer AS dalam sorotan publik. Mereka yang selama ini ditempatkan di berbagai wilayah dunia harus menghadapi kenyataan pahit, mengabdi tanpa menerima hak finansial yang layak. Shutdown kali ini memperlihatkan bagaimana tarik ulur politik di Washington berdampak langsung pada individu yang mengemban tugas pertahanan negara. []
Diyan Febriana Citra.