JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa lembaganya akan mengadakan rapat evaluasi untuk merespons tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Rapat tersebut rencananya digelar bersama pimpinan fraksi untuk menyatukan pandangan di internal DPR.
“Sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17 (tuntutan). Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR,” ujar Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, rapat tersebut akan dilaksanakan segera. “Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dasco menyampaikan permintaan maaf atas sejumlah kekeliruan yang dilakukan DPR dalam menjalankan tugas. Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait fasilitas yang diterima anggota dewan.
“Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi, di antaranya GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, dan Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sendiri mendapatkan dukungan luas, tidak hanya dari mahasiswa tetapi juga masyarakat sipil. Tercatat 211 organisasi, termasuk YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, hingga kelompok buruh, ikut menyuarakan dukungan.
Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, pimpinan partai politik, serta kementerian yang membidangi sektor ekonomi. Isinya mencakup beragam agenda, mulai dari reformasi DPR, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan demonstran yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen atas kasus kekerasan terhadap Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, hingga mandat khusus kepada Presiden untuk menjalankan agenda reformasi politik dan ekonomi.
Dengan adanya rapat evaluasi yang dijanjikan DPR, publik kini menantikan sejauh mana lembaga legislatif benar-benar serius dalam menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang terus menggaung pasca-demonstrasi 28–30 Agustus lalu.[]
Putri Aulia Maharani