JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam upaya kemanusiaan internasional, khususnya terkait situasi krisis yang terus berlangsung di Gaza. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa TNI telah menyiapkan hingga 20.000 personel yang akan diberangkatkan sebagai bagian dari operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan.
Menurut Sjafrie, pengerahan pasukan dalam skala besar ini merupakan respons langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang telah beberapa kali menyampaikan kesiapan Indonesia berkontribusi lebih besar dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
“Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” ujar Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pengerahan pasukan itu tidak berorientasi pada operasi tempur, melainkan misi kemanusiaan yang mencakup pelayanan medis, pembangunan infrastruktur dasar, hingga dukungan stabilisasi jangka panjang bagi warga Gaza. Dengan demikian, keberadaan personel TNI diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih aman untuk tercapainya perundingan politik.
“Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” imbuh dia.
Selain pengerahan pasukan, bantuan logistik juga akan terus dilakukan. Sjafrie memastikan bahwa TNI AU akan melanjutkan pengiriman bantuan melalui metode airdrop, sebagaimana telah dijalankan sepanjang tahun ini. Namun, saat ditanyakan mengenai jadwal pasti pengiriman pasukan perdamaian, ia belum dapat memberikan waktu yang terperinci. Menurutnya, keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa TNI siap mengerahkan pasukannya kapan pun pemerintah memberikan perintah resmi. Pernyataan itu disampaikan Freddy sebagai tanggapan atas sikap Presiden yang telah menyatakan komitmen mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.
“Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” kata Freddy.
Ia menjelaskan bahwa seluruh keterlibatan TNI dalam misi internasional merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dari sisi kesiapan teknis, Freddy memastikan bahwa personel TNI telah menjalani pelatihan berstandar internasional, mulai dari interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, hingga kemampuan menghadapi berbagai kondisi medan.
“Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan,” jelasnya.
Meski seluruh elemen telah dipersiapkan, TNI tetap menunggu instruksi resmi pemerintah sebelum bergerak. Freddy menegaskan, “Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia.” []
Diyan Febriana Citra.