JAKARTA — Komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali ditekankan melalui rencana peluncuran 25.000 unit rumah subsidi pada bulan September 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai melaporkan progres program kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (30/07/2025).
Maruarar menyebut bahwa peluncuran rumah subsidi secara besar-besaran ini akan menjadi langkah awal dari realisasi peningkatan kuota rumah subsidi nasional.
“Saya laporkan bahwa kami membuat acara September 2025, acara launching rumah subsidi rencana secara masif di September 25.000 yang rencana akan dihadiri presiden,” ujarnya kepada media.
Tahun ini, pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi secara signifikan, dari semula 200.000 unit menjadi 350.000 unit. Menurut Maruarar, peningkatan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan ketersediaan hunian terjangkau.
“Karena rumah subsidi ini pertama kali kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200.000-an, tahun ini ada 350.000,” ucap Maruarar.
Pemerintah pun menetapkan skema alokasi rumah subsidi yang menyasar kalangan pekerja informal dan kelompok rentan yang kerap kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. Beberapa di antaranya adalah petani, nelayan, buruh, guru, sopir, hingga awak media.
“Dan pertama kali dibagi, kita ada pengalokasian buat petani 20.000 (unit), buat nelayan 20.000 (unit), buat juga buruh 20.000 (unit), kemudian juga buat teman-teman media 3.000 (unit), buat sopir sementara ini sudah dialokasikan 8.000 (unit), kemudian buat guru juga 20.000 (unit), dan berbagai macam masyarakat lainnya,” paparnya.
Lebih jauh, untuk mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan, pemerintah juga memperkenalkan skema baru yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, yang disebut pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Skema ini akan memfasilitasi pengembang dan kontraktor, sekaligus mendorong sektor pariwisata melalui pembangunan homestay.
“Saya melaporkan persiapan KUR perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada kredit usaha rakyat untuk perumahan,” katanya.
Program subsidi ini pun akan dibarengi insentif kebijakan, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah hingga akhir 2025.
“PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” terang Maruarar.
Tidak hanya itu, semangat gotong royong juga ditunjukkan melalui dukungan dunia usaha. Beberapa pengusaha properti dikatakan bersedia menanggung uang muka bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk dukungan sosial.
“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” kata Maruarar, menyebutnya sebagai bagian dari semangat “Berbaginomics”. []
Diyan Febriana Citra