JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tidak ada dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang fiktif. Menurutnya, temuan ribuan mitra yang tidak aktif bukan berarti adanya dapur palsu, melainkan mitra yang tidak serius menjalankan kewajiban dalam proses awal pembangunan.
“Kami temukan 6.000 mitra yang kurang serius. Kemudian yang serius kami buka layanan pengaduan dan sudah kembali 2.100 lebih. Sehingga sekarang itu lebih dari 3.900 mitra yang tidak serius itu sebentar lagi mungkin akan hilang dari sistem dan akan membuka kuota baru,” ujarnya di kantor BGN, Jumat (26/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan untuk menjawab isu ribuan dapur SPPG fiktif yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Ia menekankan bahwa istilah “fiktif” tidak tepat digunakan dalam kasus ini.
“Fiktif berarti proyek yang sudah disetujui penuh dan diberi dana, tapi tidak berjalan. Dalam kasus ini, calon mitra bahkan belum mulai membangun, sehingga mereka hanya disebut mitra yang tak serius. Jadi, menurut dia, tidak ada dapur MBG yang fiktif,” tegasnya.
Lebih jauh, Dadan menjelaskan bahwa pada tahap awal, calon mitra harus mengajukan diri dengan melampirkan bukti legalitas lahan, dokumen yayasan, serta data geospasial. Jika persyaratan lengkap, BGN akan melakukan verifikasi untuk masuk ke tahap persiapan. Pada tahap ini, mitra diberi waktu 30 hingga 45 hari untuk membangun atau merenovasi dapur.
Namun, banyak mitra yang telah memasuki proses persiapan justru tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam 20 hari pertama. Karena itu, BGN menerapkan kebijakan rollback atau pengembalian status dari tahap persiapan ke tahap pengajuan. Melalui evaluasi inilah, ribuan mitra dinyatakan tidak serius.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Sahidin mengungkap dugaan ribuan dapur MBG fiktif di berbagai wilayah Indonesia. Temuan itu ia sampaikan usai kunjungan kerja ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18 September 2025.
“BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya,” kata Sahidin.
Politikus Partai Amanat Nasional itu menyebut indikasi dapur fiktif terlihat dari tidak terlacaknya lokasi fisik SPPG, meskipun tercatat memiliki akun resmi. Ia juga menyoroti adanya dugaan sebagian SPPG hanya digunakan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan.
Menanggapi hal ini, BGN menegaskan pengawasan lapangan akan terus diperkuat agar seluruh program berjalan sesuai dengan target, serta memastikan tidak ada celah penyalahgunaan sistem. []
Putri Aulia Maharani