JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyoroti pentingnya ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos) setelah menemukan sekitar 600.000 rekening penerima yang terindikasi bermasalah. Temuan ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan dana, tetapi juga terkait kendala teknis dan administratif yang menyebabkan bantuan tidak sesuai tujuan awal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/09/2025), menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta menghentikan bantuan bagi penerima yang masuk kategori bermasalah. Proses verifikasi dan pemutakhiran data kini menjadi langkah utama untuk memastikan bansos sampai kepada masyarakat miskin dan rentan.
“Kami temukan ada penerima yang memanfaatkan bansos untuk kegiatan yang merusak kesehatan, kehidupan sosial, atau ekonomi, seperti judi online (judol). Namun, ada juga yang datanya dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi lapangan menjadi sangat penting,” ujar Gus Ipul.
Kemensos menjelaskan, dari 600.000 rekening bermasalah tersebut, sekitar 228.000 sudah dihentikan penyalurannya sejak Agustus 2025, sementara 375.000 lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini melibatkan identitas, riwayat pekerjaan, hingga jejak transaksi penerima manfaat.
Menurut Gus Ipul, langkah ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari strategi memperbaiki akurasi data. “Konteks kebijakan ini bukan semata-mata menghentikan bantuan, tapi memastikan bansos tepat sasaran, benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegasnya.
Kemensos tidak bekerja sendirian. Proses verifikasi dilakukan dengan menggandeng otoritas keuangan, pemerintah daerah, hingga perangkat desa. Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) ikut turun ke lapangan untuk melakukan pendataan ulang agar hasilnya lebih transparan dan akurat.
Lebih jauh, Gus Ipul menambahkan, penerima yang sebelumnya terindikasi bermasalah tetap diberi kesempatan memperbarui data. Mekanisme ini melibatkan dinas sosial tingkat provinsi hingga desa.
“Kami memberikan kesempatan kepada para penerima manfaat untuk melakukan pemutakhiran data, terutama jika sebelumnya mereka terbukti atau terindikasi menyalahgunakan bansos, misalnya untuk main judol,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kepercayaan publik, tetapi juga memastikan dana bansos yang berasal dari anggaran negara benar-benar menjadi instrumen perlindungan sosial. Dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, bansos diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat miskin serta kelompok rentan dalam menghadapi tekanan ekonomi. []
Diyan Febriana Citra.