PARLEMENTARIA – Rapat Paripurna ke-28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (4/8/2025) tak sekadar membahas agenda legislasi, tetapi juga menghadirkan nuansa baru dalam penyampaian hasil reses anggota dewan. Perubahan pola penyampaian aspirasi masyarakat tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi representasi DPRD sekaligus mempermudah sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel. Dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, hadir Wakil Gubernur Seno Aji mewakili Gubernur bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agenda paripurna diawali dengan penyampaian nota penjelasan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yakni perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kaltim serta perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang PT Penjamin Kredit Daerah Kaltim. Nota penjelasan inisiatif Pemprov Kaltim itu dibacakan langsung oleh Wakil Gubernur Seno Aji.
Selanjutnya, rapat berlanjut pada agenda penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang disampaikan berdasarkan daerah pemilihan (dapil), kali ini laporan dibacakan per fraksi. Format baru ini dinilai membuat penyampaian aspirasi masyarakat lebih fokus dan terarah.
Sejumlah juru bicara fraksi yang membacakan laporan di antaranya Afansyah (Fraksi Golkar), Sabaruddin Pancalle (Fraksi Gerindra), H Baba (Fraksi PDIP), Jahidin (Fraksi PKB), Subandi (Fraksi PKS), Baharuddin Demmu (Fraksi PAN-Nasdem), dan Nurhadi Shaputra (Fraksi Demokrat-PPP).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menilai perubahan format ini merupakan langkah positif. “Ini berubah daripada tahun sebelumnya, biasanya dibacakan sesuai masing-masing Dapil yang di dalamnya ada berbagai anggota fraksi, dan kali ini per fraksi di masing-masing dapil,” ujarnya.
Bagi Jahidin, rapat paripurna kali ini juga istimewa karena dihadiri langsung Wakil Gubernur Kaltim. Kehadiran pimpinan eksekutif di forum ini menurutnya menjadi penghargaan tersendiri bagi anggota DPRD. “Suatu kehormatan bagi anggota DPRD yang menggembirakan, karena biasanya pembacaan hasil reses itu paling dihadiri asisten dan hari ini alhamdulillah hadir Wakil Gubernur sendiri serta seluruh OPD hadir,” ucapnya.
Ia berharap pola baru penyampaian laporan reses ini bisa menjadi tradisi yang dipertahankan. Dengan demikian, komunikasi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif. “Format ini memudahkan sinkronisasi usulan masyarakat dengan program pemerintah,” tambahnya.
Rapat paripurna ini juga menjadi momentum sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyamakan langkah pembangunan daerah. Selain membahas dua perda strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BUMD migas dan lembaga penjamin kredit daerah, forum ini juga menjadi tempat menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat untuk kemudian diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Dengan kehadiran pimpinan DPRD, seluruh fraksi, unsur eksekutif, dan OPD terkait, paripurna kali ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan menghadirkan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna