TEL AVIV – Situasi di Jalur Gaza kembali memanas setelah Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, menyetujui rencana militer untuk menduduki Kota Gaza. Keputusan itu diumumkan pada Minggu (17/08/2025), menandai langkah baru dalam konflik berkepanjangan yang melibatkan Israel dan Hamas.
Stasiun televisi pemerintah Israel, menyebut Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dijadwalkan memberi persetujuan resmi atas rencana tersebut pada Selasa mendatang. Selanjutnya, Kabinet Keamanan dan Politik Israel akan menggelar rapat akhir pekan ini guna memutuskan ratifikasi penuh terhadap rencana yang dinilai berisiko tinggi itu.
Dalam pertemuan persiapan, hadir pula Nitzan Alon, pejabat militer yang bertanggung jawab terhadap isu sandera Israel. Kehadirannya menegaskan bahwa serangan ke Kota Gaza tetap akan dilaksanakan, meskipun potensi korban di antara para sandera sangat besar.
Rencana pendudukan mencakup evakuasi paksa hampir satu juta penduduk Gaza. Proses pengosongan kota diperkirakan berlangsung setidaknya dua pekan. Setelah itu, militer Israel akan memulai operasi dengan serangan udara dan artileri, sebelum pasukan darat memasuki Kota Gaza secara bertahap.
KAN juga melaporkan bahwa pemerintah Israel akan menyampaikan rencana evakuasi tersebut kepada pejabat Amerika Serikat (AS), sebagai bentuk koordinasi dengan sekutu utamanya. Media lokal lain, menguatkan laporan itu dan menyebut keputusan akhir akan diambil oleh kabinet sebelum akhir pekan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya menegaskan niat Israel untuk menghancurkan Kota Gaza, yang ia sebut sebagai benteng terakhir Hamas. Netanyahu juga menyatakan bahwa sebelum serangan dilancarkan, warga sipil akan diarahkan menuju “zona aman” di Gaza Selatan. Israel berjanji menyediakan tenda dan perlengkapan perlindungan bagi para pengungsi.
Namun, pengalaman di masa lalu menimbulkan keraguan besar terhadap janji tersebut. Pasukan Israel kerap menyerang tenda-tenda pengungsi dengan dalih menargetkan pejuang Hamas. Banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban dalam serangan serupa.
Fakta itu memicu keprihatinan dari komunitas internasional. PBB melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperingatkan, pemindahan paksa hanya akan memperburuk penderitaan warga sipil.
“Ribuan keluarga yang telah mengalami kondisi sangat memprihatinkan bisa semakin terdesak jika rencana pendudukan Kota Gaza dilanjutkan,” ungkap seorang juru bicara OCHA.
Para pejabat Palestina juga menolak klaim adanya “zona aman”. Menurut mereka, tidak ada wilayah di Gaza yang benar-benar aman, termasuk Gaza Selatan. Sebab, serangan Israel sebelumnya tetap menyasar wilayah pengungsian.
Dengan kondisi ini, rencana pendudukan Gaza dipandang sebagai langkah yang akan memperpanjang konflik dan menambah jumlah korban sipil. Bagi warga Palestina, ancaman terbaru ini berarti babak baru penderitaan, di tengah blokade, keterbatasan pangan, air, dan obat-obatan yang sudah lama mereka hadapi. []
Diyan Febriana Citra.