PARLEMENTARIA – Evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja yang digelar Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Rapat yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan pada Rabu (13/08/2025) itu menghadirkan Inspektorat Daerah Kaltim dan Sekretariat DPRD Kaltim, dengan fokus pembahasan terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang hingga kini masih belum sepenuhnya dijalankan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, muncul fakta bahwa masih ada temuan BPK yang terabaikan meski telah berlangsung lama. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan keprihatinannya dan menekankan pentingnya sikap serius dari setiap OPD agar persoalan ini tidak berlarut.
“Ada yang dua sampai tiga tahun temuan LHP-nya belum ditindaklanjuti oleh OPD tertentu, kami akan mendorong ini agar ada rapat khusus yang konsen kepada tindak lanjut dari hasil LHP BPK RI,” ujar Salehuddin kepada awak media saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (15/08/2025).
Salehuddin menambahkan bahwa rapat kerja tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat langkah pencegahan. Ia mengingatkan agar setiap program daerah mengedepankan pengelolaan anggaran yang terukur, transparan, dan sesuai aturan. Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel.
“Melakukan proses penguatan terkait dengan proses pencegahan yang terutama, terkait kinerja-kinerja keuangan, program kegiatan mereka, selama tahun 2025 ini sampai di bulan Agustus ini,” jelas legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.
Lebih jauh, ia menilai perlunya jadwal rutin untuk rapat serupa, sehingga OPD tidak hanya sekadar menyampaikan laporan, tetapi juga menjelaskan hambatan serta rencana kerja mendatang. Dengan adanya keterbukaan seperti itu, pemerintah daerah diyakini akan lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat sekaligus memperbaiki kinerja yang masih kurang.
“Berharap mendapatkan gambaran program kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2025 yang telah menjadi agenda rutin, meliputi apa saja yang sudah berjalan, kemudian apa yang belum, problemnya, realisasi kegiatannya, tantangannya, sekaligus juga prognosis kegiatan yang mereka akan usulkan tahun 2006,” tutup politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna