JAKARTA – Partai Golkar membuka pintu lebar bagi kembalinya Setya Novanto (Setnov), mantan Ketua DPR sekaligus eks terpidana kasus korupsi e-KTP, ke panggung politik. Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang menegaskan status Setnov masih sah sebagai kader partai.
“Golkar juga tidak pernah mengeluarkan surat memberhentikan Pak Setya Novanto. Jadi, sampai hari ini beliau masih kader Partai Golkar,” ujar Doli di Jakarta, Rabu (20/08/2025).
Pernyataan ini menjadi sorotan publik, mengingat Setnov sempat dijatuhi hukuman penjara 15 tahun pada 2018 karena terbukti terlibat dalam mega skandal korupsi proyek kartu identitas elektronik. Meski demikian, langkah hukum dan masa tahanan itu kini sudah ia lewati hingga akhirnya mendapat pembebasan bersyarat.
Menurut Doli, secara administrasi, tidak ada keputusan resmi partai maupun surat pengunduran diri dari Setnov. Kondisi ini menjadikan statusnya tetap melekat sebagai kader aktif. Bahkan, kata Doli, pintu terbuka bagi mantan Ketua Umum Golkar itu untuk kembali aktif dalam struktur kepengurusan.
“Kalau Pak Novanto bersedia aktif lagi, tentu kita tempatkan di posisi yang sesuai dengan pengalaman dan senioritas beliau,” jelas Doli.
Meski belum membeberkan jabatan apa yang akan diberikan, Doli menekankan bahwa kontribusi Setnov selama ini tidak dapat diabaikan. Ia menilai pengalaman panjang Novanto dalam dunia politik bisa menjadi nilai tambah bagi Golkar di tengah dinamika politik yang semakin ketat menjelang agenda nasional berikutnya.
Golkar juga memberikan sambutan positif terhadap kebebasan bersyarat yang diperoleh Setnov. Menurut Doli, keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami bersyukur, artinya ada kader kami yang sudah selesai menjalani proses hukum. Pembebasan bersyarat itu kan diberikan setelah memenuhi syarat, seperti sudah jalani dua pertiga masa hukuman, berkelakuan baik, dan ikut program pembinaan,” paparnya.
Meski begitu, sejumlah kalangan menilai kembalinya Setnov ke politik akan mengundang perdebatan di masyarakat. Sebab, kasus korupsi e-KTP menjadi salah satu skandal terbesar yang pernah mencoreng wajah politik Indonesia.
Dengan kepastian status kader, kini publik menunggu langkah konkret Partai Golkar dalam menentukan posisi Setnov di struktur partai. Apakah ia akan menempati jabatan strategis atau hanya berperan di balik layar, masih menjadi tanda tanya.
Bagi sebagian kader, kehadiran kembali Setnov bisa menjadi sumber kekuatan baru sekaligus simbol konsolidasi. Namun, bagi publik yang masih mengingat kasus besar yang menjeratnya, langkah ini berpotensi menimbulkan kontroversi.
Di tengah sorotan publik tersebut, Golkar dituntut berhati-hati dalam mengambil keputusan. Langkah partai berlambang pohon beringin ini akan menjadi cermin bagi komitmen mereka terhadap integritas politik sekaligus tantangan menjaga citra di mata masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.