JAKARTA – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (21/08/2025) mendapat perhatian serius dari aparat keamanan. Sebanyak 1.145 personel kepolisian telah disiapkan untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.
Massa dijadwalkan berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB dengan membawa isu-isu strategis, mulai dari penolakan terhadap kapitalisme, imperialisme, militerisme, hingga seruan keras untuk “mengganyang oligarki”. Isu-isu tersebut diperkirakan akan mewarnai orasi dan spanduk yang dibawa para demonstran.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia menekankan agar kebebasan tersebut tetap dijalankan dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kericuhan.
“Unjuk rasa hendaknya menjadi ruang penyampaian aspirasi, bukan ajang kericuhan. Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/08/2025).
Untuk menjaga keamanan, aparat yang diturunkan dilarang membawa senjata api. Personel diminta mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis saat berhadapan dengan massa. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi bentrokan antara aparat dan demonstran.
“Polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Susatyo.
Selain fokus pada pengamanan, kepolisian juga mengantisipasi dampak sosial berupa kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan Senayan. Arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya diperkirakan akan tersendat selama aksi berlangsung. Untuk itu, masyarakat diimbau menghindari kawasan DPR/MPR RI dan memanfaatkan jalur alternatif.
“Lalu lintas bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan. Kami imbau warga agar mencari jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar,” tambah Susatyo.
Aksi demonstrasi ini dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang berkembang di Indonesia. Namun, pemerintah dan aparat menekankan pentingnya keseimbangan antara penyampaian aspirasi dengan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan rasa aman dan kelancaran aktivitas sehari-hari.
Sejumlah kalangan berharap unjuk rasa tersebut dapat berlangsung damai tanpa menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Demonstrasi yang berjalan tertib akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan politik dibandingkan aksi yang berujung pada anarkisme.
Dengan persiapan aparat yang matang dan kesadaran peserta aksi, diharapkan demonstrasi hari ini menjadi contoh bagaimana aspirasi publik dapat disalurkan secara demokratis tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun keamanan ibu kota. []
Diyan Febriana Citra.