PARLEMENTARIA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini meninggalkan catatan penting bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai, semangat kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun seharusnya menjadi momentum untuk meninjau kembali sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia ini.
Dalam upacara yang berlangsung di Stadion Kadrie Oening, Samarinda, Minggu (17/8/2025), Hasanuddin mendapat kehormatan membacakan teks Proklamasi. Namun, di balik kebanggaan itu, ia mengaku tidak bisa menutupi kegelisahan ketika menimbang kondisi Benua Etam yang menurutnya belum sepenuhnya menikmati makna kemerdekaan.
“Saya tadi membacakan proklamasi dengan lantang. Tapi setelah 80 tahun merdeka, saya justru bertanya, apakah Kaltim sudah benar-benar merdeka?” ucap Hasanuddin usai upacara.
Politisi Partai Golkar tersebut menyoroti pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan, sebagai cerminan kesenjangan yang masih terjadi antara pusat dan daerah. Akses menuju sejumlah wilayah di utara, seperti Kabupaten Berau, maupun ke barat hingga Mahakam Ulu, disebutnya masih jauh dari memadai.
“Kami sudah berkali-kali kunjungan ke wilayah utara dan barat. Tapi kondisinya sama, jalan rusak, tidak memadai. Padahal ini bukan sekadar jalan kabupaten atau provinsi, tapi jalan negara. Kenapa dibiarkan?” tegasnya.
Hasanuddin menyebut, kondisi tersebut ironis bila dibandingkan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap devisa negara. Menurutnya, setiap tahun Kaltim mampu menyumbang hingga Rp800 triliun, terutama dari sektor sumber daya alam seperti migas, batu bara, dan perkebunan. Namun, hasil yang kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dinilai tidak seimbang.
“Setiap tahun, Kaltim menyumbang devisa hingga Rp800 triliun. Tapi kita belum mendapat imbal balik yang setara dalam bentuk pembangunan. Ini jadi pertanyaan besar,” ujarnya menambahkan.
Ia menegaskan, setelah delapan dekade kemerdekaan, pekerjaan rumah terkait pemerataan pembangunan seharusnya sudah terselesaikan. Menurutnya, perbedaan kualitas infrastruktur tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, serta akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.
Pernyataan Hasanuddin seakan menjadi cermin bagi pemerintah pusat bahwa persoalan pembangunan tidak bisa dilihat hanya dari angka pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga dari bagaimana masyarakat di daerah merasakan manfaat kemerdekaan itu sendiri.
Di tengah rencana besar pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim, Hasanuddin berharap momentum ini mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, sehingga daerah tidak hanya menjadi lokasi penopang, melainkan juga benar-benar menikmati dampak pembangunan yang berkeadilan.
Baginya, kemerdekaan bukan sekadar seremoni atau perayaan tahunan, tetapi soal bagaimana rakyat bisa merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. “Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika masyarakat kita bisa menikmati fasilitas yang layak, akses pendidikan dan kesehatan yang baik, serta infrastruktur yang memadai,” tutupnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna