PARLEMENTARIA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim) membawa refleksi mendalam bagi masyarakat Benua Etam. Di tengah gegap gempita upacara kemerdekaan yang berlangsung di Stadion Kadrie Oening, Samarinda, muncul kenyataan pahit bahwa tidak semua warga Kaltim dapat menikmati fasilitas dasar berupa listrik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan, masih ada desa-desa yang hingga kini belum tersentuh aliran listrik. Dari total 841 desa di Kaltim, tercatat 110 desa masih berada dalam kondisi gelap gulita tanpa jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Bayangkan, 80 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada desa di Kaltim yang belum merasakan listrik,” ujarnya usai mengikuti upacara, Minggu (17/08/2025).
Hasanuddin menilai, situasi ini mencerminkan bahwa pemerataan pembangunan belum berjalan optimal. Menurutnya, ketersediaan listrik bukan sekadar urusan infrastruktur teknis, melainkan menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan keadilan pembangunan. “Ini bukan hanya masalah infrastruktur, ini soal hak dasar warga negara. Di mana keadilan pembangunan?” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kaltimra mengklaim telah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk menuntaskan persoalan tersebut. Program elektrifikasi 110 desa itu dijadwalkan berlangsung dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2025 hingga 2027. Tahun ini, PLN berkomitmen menyambungkan listrik ke 21 desa, kemudian 55 desa pada 2026, dan sisanya 34 desa pada 2027.
Upaya itu akan memanfaatkan jaringan eksisting PLN melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) maupun interkoneksi. Untuk desa-desa yang sulit dijangkau karena kondisi geografis terisolasi, PLN berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan PLTD skala kecil.
Sementara itu, data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat, desa-desa yang belum teraliri listrik tersebar di enam kabupaten/kota dengan total sekitar 12.000 kepala keluarga. Kabupaten Kutai Barat menjadi daerah dengan jumlah desa terbanyak yang masih menghadapi keterbatasan listrik.
Kondisi serupa juga dialami Kabupaten Paser. Terdapat enam desa di daerah ini yang hingga kini belum menikmati aliran listrik. Desa-desa itu antara lain Rantau Layung dan Rantau Buta di Kecamatan Batu Sopang, Desa Selengot dan Labuangkallo di Kecamatan Tanjung Harapan, Desa Kepala Telake di Kecamatan Long Ikis, serta Desa Harapan Baru di Kecamatan Kuaro.
Hasanuddin menekankan, ketimpangan seperti ini tidak boleh lagi dibiarkan. Baginya, makna kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok, bisa merasakan manfaat pembangunan secara merata. Ia berharap pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah dapat mempercepat langkah konkret agar persoalan listrik di Kaltim benar-benar terselesaikan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna