PARLEMENTARIA – Kekurangan dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai hambatan utama bukan terletak pada ketersediaan tenaga medis, melainkan pada rumitnya prosedur rekrutmen yang masih terpusat di tingkat nasional.
Menurutnya, sistem yang terlalu birokratis membuat daerah kesulitan bergerak cepat, padahal kebutuhan dokter di wilayah-wilayah tertentu sangat mendesak. “Persoalannya bukan semata-mata pada jumlah dokter yang tersedia, tetapi juga pada sistem perekrutan yang terlalu panjang dan kompleks,” katanya. “Ketika daerah membutuhkan tenaga medis segera, proses administratif justru menjadi kendala utama,” tegas Sarkowi, Jumat (08/08/2025).
Sarkowi menjelaskan, mekanisme rekrutmen yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kerap membuat penempatan dokter ke daerah memakan waktu lama. Hal itu sangat berisiko bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T).
Padahal, Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus bagi dokter spesialis yang ditugaskan ke daerah 3T. Namun, hasilnya belum signifikan. “Kondisi ini cukup memprihatinkan. Meski formasi dibuka secara khusus untuk wilayah tertentu, minat pendaftar tetap tidak meningkat,” ujarnya. “Ini bisa jadi karena lokasi penempatan yang dianggap kurang menarik, atau karena prosesnya terlalu panjang dan menyulitkan,” tambahnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada skema pusat. Ia mendorong adanya reformasi menyeluruh dalam pola perekrutan, termasuk penerapan kebijakan afirmatif bagi lulusan kedokteran asal daerah 3T.
“Anak-anak dari daerah 3T umumnya memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan kampung halamannya. Jika diberikan afirmasi dan didukung pelatihan serta pembinaan yang memadai, mereka cenderung lebih bertahan untuk mengabdi di sana,” terangnya.
Sarkowi juga menyebut pentingnya peran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) dalam merancang skema rekrutmen berbasis daerah. Melalui pola itu, kebutuhan spesifik tenaga medis Kaltim bisa dipenuhi tanpa terlalu lama menunggu mekanisme pusat.
Lebih jauh, ia menekankan agar program bantuan pendidikan seperti Gratispol tidak hanya menyasar kebutuhan umum, tetapi diarahkan untuk mencetak tenaga medis yang siap bertugas di wilayah terpencil.
Dengan cara tersebut, Pemprov dapat menyiapkan tenaga kesehatan sejak dini melalui jalur pendidikan, sembari memastikan ada kepastian penempatan setelah mereka lulus.
Sarkowi menegaskan, beban penyediaan tenaga medis bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dukungan keluarga, organisasi profesi, dan perguruan tinggi dinilai penting agar proses penyiapan dokter spesialis bisa berjalan lebih cepat. “Apabila kita terus bergantung pada skema pusat yang birokratis, maka persoalan ini akan terus berlarut,” katanya. “Diperlukan terobosan dan inisiatif dari pemerintah daerah agar solusi bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim menyatakan siap memperjuangkan kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang lebih terarah. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
Dengan adanya dukungan kebijakan, tenaga medis diharapkan tidak hanya menumpuk di pusat kota, tetapi juga menjangkau masyarakat di pelosok yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan setara.
Komitmen itu ditegaskan Sarkowi dengan menyebut DPRD akan terus mengawal upaya reformasi sistem rekrutmen sekaligus mendorong inisiatif daerah untuk mencetak tenaga kesehatan sendiri. Tujuannya jelas: agar pelayanan medis di Kaltim tidak lagi terhambat oleh rumitnya birokrasi pusat. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna