JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, yakni Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kebutuhan anggaran bagi dua lembaga tersebut akan dipenuhi, seiring dengan tugas besar yang diemban keduanya untuk kepentingan strategis bangsa.
“Kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/08/2025). Ia menegaskan, meski belum merinci pos anggaran yang akan digunakan, pemerintah berkomitmen memberi dukungan penuh. “Ya kalau badan baru terbentuk dipenuhi nanti,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan pelantikan kepala dan wakil kepala badan yang dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara pada hari yang sama. Didit Herdiawan Ashaf, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, dipercaya memimpin Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa, didampingi Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai wakil kepala. Sementara itu, Badan Industri Mineral dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa pembentukan dua badan tersebut merupakan kebutuhan mendesak. Tanggul laut di utara Jawa dinilai penting untuk melindungi kawasan padat penduduk dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan air laut. Sedangkan keberadaan Badan Industri Mineral diharapkan mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya mineral Indonesia yang selama ini belum digarap maksimal.
“Negara perlu memulai pembangunan tanggul laut untuk kemaslahatan bersama. Negara juga perlu mengeksplorasi mineral mengingat Indonesia kaya dengan sumber daya alam,” kata Prasetyo.
Terkait struktur organisasi, pemerintah menilai perlunya dua wakil kepala pada Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Prasetyo menjelaskan, satu wakil mewakili Danantara konsorsium yang terlibat dalam perencanaan dan satu wakil dari pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Hal ini karena proyek tanggul laut diperkirakan melintasi lima provinsi di Pulau Jawa, sehingga diperlukan koordinasi lintas daerah yang solid.
“Bicara utara Jawa, ia akan berada di kurang lebih lima provinsi di Pulau Jawa. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, enggak ada tafsir mengenai jumlah,” jelasnya.
Pengalokasian anggaran untuk badan baru ini menandakan adanya penyesuaian dalam struktur belanja negara. Walaupun belum dijabarkan secara detail, diperkirakan dana akan diarahkan untuk tahap awal operasional, penyusunan rencana kerja, serta proyek infrastruktur yang menyangkut kepentingan jangka panjang.
Bagi sebagian kalangan, keputusan membentuk badan baru di tengah tantangan fiskal menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah. Namun, urgensi melindungi kawasan pantura dari bencana serta mendorong kemandirian industri mineral dianggap lebih besar daripada risiko anggaran.
Dua badan baru tersebut juga mencerminkan pendekatan pemerintahan Prabowo yang menekankan pada ketahanan lingkungan dan kedaulatan sumber daya alam. Dengan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan, diharapkan badan-badan ini tidak hanya hadir sebagai simbol kelembagaan, tetapi benar-benar menjalankan program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas. []
Diyan Febriana Citra.