PARLEMENTARIA – Persoalan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah provinsi kepada sekolah swasta. Dalam rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025), wakil rakyat menekankan bahwa dukungan nyata tidak boleh hanya menyasar sekolah negeri.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyampaikan pandangan bahwa persepsi publik terhadap sekolah swasta masih kerap disalahartikan. “Selama ini sekolah swasta identik dengan ‘sekolah buangan’ bagi anak-anak yang tidak lolos secara akademik di sekolah negeri. Padahal asumsi itu keliru, karena sekolah swasta sejatinya merupakan mitra strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.
Menurut Fadly, keberadaan sekolah swasta justru menjadi penopang penting bagi dunia pendidikan karena keterbatasan sekolah negeri dalam menampung peserta didik. Hal ini semakin relevan dengan program Gratispol yang digagas pemerintah provinsi. “SMA dan SMK swasta juga memiliki peran strategis yang sama dengan sekolah negeri, terutama di Kalimantan Timur. Apalagi dengan adanya program Gratispol yang dicanangkan gubernur,” katanya.
Ia menilai, tanggung jawab menjaga keberlangsungan sekolah swasta tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pengelola. Pemerintah provinsi dituntut hadir melalui kebijakan dan pemberian fasilitas yang memadai. “Harapannya, pemerintah provinsi juga fokus membantu sekolah swasta agar eksistensinya tetap terjaga, bukan hanya karena statusnya swasta lalu dilepaskan begitu saja,” tegasnya.
Fadly menambahkan, keberadaan regulasi pendidikan di tangan pemerintah mestinya membuat intervensi positif tidak bisa dihindari. “Sekolah swasta jangan hanya dibiarkan mengelola sendiri. Karena pendidikan ini tetap berada dalam regulasi pemerintah, sudah seharusnya pemerintah membantu dengan fasilitas yang memadai,” ucapnya.
Dengan penekanan itu, DPRD Kaltim berharap skema BOSDA serta berbagai program pendidikan tidak hanya berpihak pada sekolah negeri. Dukungan yang lebih merata diyakini mampu menjaga peran sekolah swasta sebagai bagian penting dari pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur, sehingga hak belajar anak-anak dapat terpenuhi secara adil di seluruh daerah.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna