PARLEMENTARIA – Isu pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat ke permukaan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menggelar rapat dengar pendapat khusus. Fokus pembahasan kali ini tertuju pada nasib sekolah-sekolah yang berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta yang berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas pendukung dan minimnya alokasi anggaran operasional.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan bahwa kondisi geografis dan sosial ekonomi di daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan dengan sekolah di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan kebijakan yang berbeda dari Pemerintah Provinsi. “Memang tadi sempat berkembang pembicaraan mengenai sekolah-sekolah di wilayah 3T dan perkebunan sawit. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah tersebut,” ujarnya, Senin (25/08/2025).
Fadly menekankan pentingnya penyediaan anggaran khusus yang dialokasikan secara khusus untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di kawasan 3T dan perkebunan dapat terus beroperasi dan memberikan layanan pendidikan yang layak. Ia menyatakan bahwa bantuan penuh dari pemerintah harus diwujudkan melalui program afirmasi, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Karena itu, kami menghimbau agar ada alokasi khusus bagi sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah. Misalnya melalui program afirmasi untuk anak-anak dari keluarga miskin, tentu saja pemerintah harus hadir secara penuh dan memberikan subsidi total,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadly menambahkan bahwa pemberian subsidi penuh bukan semata-mata tentang bantuan keuangan, melainkan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara tanpa terkecuali. Menurutnya, langkah ini juga merupakan upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan sekolah di daerah pelosok. “Subsidi penuh untuk sekolah di wilayah tersebut adalah langkah strategis agar mereka tidak terbebani biaya dan tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas,” kata Fadly.
DPRD Kaltim berharap agar usulan tersebut dapat segera diimplementasikan melalui kebijakan anggaran perubahan atau program pendidikan berikutnya. Tanpa dukungan yang memadai, dikhawatirkan anak-anak di daerah terpencil dan kawasan perkebunan akan semakin tertinggal secara edukasi. Dengan intervensi yang tepat dan berkelanjutan, tujuan pemerataan pendidikan di Kaltim diyakini dapat tercapai lebih cepat.
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna