PARLEMENTARIA – Implementasi kebijakan Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menuai sorotan, kali ini dari sisi kesiapan sekolah swasta dalam memenuhi tuntutan operasional di tengah aturan baru yang menghapus pungutan biaya pendidikan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agus Aras, menyatakan bahwa banyak lembaga pendidikan swasta belum siap menghadapi perubahan sistem pembiayaan ini.
Hal tersebut disampaikan Agus usai mengikuti rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta honorarium guru SMA dan SMK swasta, yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (25/08/2025).
“Selama ini sekolah swasta dikenal dengan pembayarannya. Namun dengan adanya kebijakan Gratispol, mereka juga dituntut ikut aturan tersebut. Masalahnya, banyak sekolah swasta yang tidak siap menghadapi penyesuaian itu,” ujar Agus.
Menurutnya, ketidaksiapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan finansial yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar-mengajar. Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi dan dukungan konkret dari pemerintah provinsi, banyak sekolah swasta akan kesulitan memenuhi kebutuhan operasionalnya.
“Ketika kebijakan itu dijalankan tanpa adanya subsidi atau dukungan dari pemerintah provinsi dalam penyesuaian SPP, tentu sekolah swasta akan kesulitan. Karena itu, kami berharap pemerintah provinsi harus merespons dan memberikan perhatian terhadap pengelolaan operasional sekolah,” jelasnya.
Agus menekankan bahwa kebijakan pendidikan gratis tidak boleh dilaksanakan secara sepihak tanpa solusi yang menjamin keberlanjutan operasional sekolah swasta. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menutupi defisit biaya yang timbul akibat penerapan kebijakan baru tersebut.
“Tidak bisa dikatakan nanti, besok, atau tahun depan. Ketika kebijakan itu harus diberlakukan, otomatis harus diiringi dengan perhatian pemerintah untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa dukungan tersebut harus segera direalisasikan agar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. “Harapan kami, dukungan itu bisa segera didorong sehingga sekolah-sekolah swasta tetap bisa beroperasi secara normal,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan Gratispol agar berjalan adil bagi seluruh pihak, termasuk sekolah swasta. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan sekolah swasta tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Timur. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna