PARLEMENTARIA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta dalam implementasi program pendidikan gratis dan bantuan operasional. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyampaikan hal tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA serta SMK swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).
Menurut Baba, masih banyak aspirasi yang masuk dari sekolah swasta terkait perlakuan pemerintah daerah yang dinilai belum seimbang jika dibandingkan dengan sekolah negeri. Padahal, sekolah swasta turut berperan besar dalam mendukung pendidikan menengah di Kaltim, terutama dengan menampung siswa yang tidak dapat masuk ke sekolah negeri.
“Komisi IV berharap agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Itu harapan kami ke depan, semoga keuangan pemerintah mampu mencukupi,” ujarnya.
Baba menambahkan, sekolah swasta dan negeri seharusnya dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, bukan dibedakan dalam kebijakan maupun perhatian. “Memang benar, ada masukan dari sekolah-sekolah swasta bahwa perhatian pemerintah tidak sama dengan sekolah negeri. Karena itu, kami berharap agar pemerintah memandang sekolah swasta dan negeri sebagai tanggung jawab bersama, tanpa perbedaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Baba juga menyoroti ironi kebijakan pemerintah provinsi yang memberikan dukungan bagi perguruan tinggi, meski sejatinya kewenangan pendidikan tinggi berada di pemerintah pusat. Sementara itu, kewajiban utama provinsi dalam pengelolaan SMA dan SMK justru belum terpenuhi secara maksimal.
“Perguruan tinggi sendiri yang menjadi kewenangan pusat justru kita bantu, sementara kewajiban kita di SMA dan SMK belum sepenuhnya kita kerjakan. Masa yang sunnah kita laksanakan, tapi yang wajib kita abaikan? Harapan kami, ke depan tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan agar adil dan proporsional. Dengan adanya dukungan yang setara, kualitas pendidikan di Kalimantan Timur diharapkan semakin merata tanpa kesenjangan yang membedakan antara siswa negeri dan swasta. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna