PARLEMENTARIA – Dorongan percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur masih sangat mendasar dan merata hampir di seluruh wilayah.
Berbicara di Gedung DPRD Kaltim pada Senin, (04/08/2025), Firnadi menegaskan bahwa infrastruktur bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan penopang utama mobilitas masyarakat, daya saing ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur itu hampir sama. Kita masih butuh jalan, jembatan, irigasi, badan jalan, parit-parit, dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Firnadi, tanpa infrastruktur yang layak, biaya distribusi barang dan jasa tetap tinggi. Akibatnya, potensi ekonomi lokal sulit berkembang, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir yang bergantung pada akses jalan dan jembatan penghubung. Karena itu, ia menekankan pembangunan harus dipandang sebagai strategi memperluas konektivitas dan membuka peluang investasi baru.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota agar realisasi pembangunan berjalan efektif dan tidak terhambat birokrasi.
“Sinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten dalam hal ini mempermudah bantuan keuangan, itu salah satu solusi yang bisa mempercepat pembangunan di daerah,” tegasnya.
Salah satu langkah strategis yang kini terus didorong DPRD Kaltim adalah pemanfaatan skema bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan model ini, daerah bisa lebih leluasa merealisasikan proyek infrastruktur sesuai kebutuhan warganya, tanpa harus menunggu proses panjang dari pemerintah pusat.
Firnadi menilai, bantuan keuangan yang terarah akan berdampak ganda: selain mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, juga memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, seperti irigasi, drainase, hingga sarana pendidikan.
Tidak hanya infrastruktur jalan, Firnadi juga menyoroti pentingnya memperkuat fasilitas pendidikan. Ia menyebut, hibah untuk lembaga pendidikan harus tetap diprioritaskan karena hal itu sejalan dengan agenda peningkatan SDM.
“Selain infrastruktur fisik, hibah kepada lembaga pendidikan juga penting untuk meningkatkan SDM di Kalimantan Timur. Ini bagian dari pembangunan yang menyeluruh,” jelasnya.
Ia menegaskan, kualitas ruang belajar, laboratorium, maupun sarana penunjang pendidikan lainnya memiliki dampak jangka panjang terhadap kemampuan generasi muda dalam menghadapi tantangan industri dan pembangunan daerah.
Firnadi juga menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak terpusat di perkotaan. Menurutnya, pemerataan ke daerah-daerah pelosok adalah kunci untuk memastikan semua lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Ia menilai, ketimpangan infrastruktur akan berimbas pada ketimpangan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur harus benar-benar jadi prioritas. Masyarakat kita menunggu realisasi nyata, bukan hanya janji. Maka dari itu, DPRD mendorong pemerintah untuk bergerak cepat,” pungkasnya.
Dengan komitmen itu, DPRD Kaltim berharap pembangunan infrastruktur mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Akses yang lebih baik diharapkan tidak hanya memperlancar distribusi barang, tetapi juga membuka akses pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Timur. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna