JAKARTA – Suasana di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, sejak Kamis (28/08/2025) pagi mulai dipadati massa yang mengikuti aksi unjuk rasa bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan.” Aksi ini digelar oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
Pantauan di lapangan sekitar pukul 08.40 WIB, massa dari berbagai kalangan tampak berdatangan melalui gerbang utama Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto. Tidak hanya buruh, pengendara ojek online (ojol) serta masyarakat umum juga terlihat bergabung. Sejumlah peserta aksi duduk di bahu jalan dan memarkirkan kendaraan di jalur sepeda yang berada di sepanjang area.
Kehadiran massa mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Polisi, TNI, hingga Satpol PP berjaga di berbagai titik strategis. Beberapa mobil komando Brimob diparkir di simpang Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda, sementara di Tol Dalam Kota juga terlihat kendaraan patroli polisi. Meski jumlah demonstran terus bertambah, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau masih lancar.
Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menyampaikan bahwa aksi hari ini menjadi momentum konsolidasi gerakan buruh nasional. “Jam 10 pagi kita sudah mulai berkumpul,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/08/2025).
Dalam pernyataannya, Ilhamsyah menegaskan bahwa aksi kali ini membawa 10 tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, pembentukan satgas khusus pencegahan PHK, hingga desakan agar DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law. Selain itu, buruh juga meminta pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi, revisi UU Pemilu untuk memperkuat demokrasi, serta pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Isu lain yang diangkat yakni penegakan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sektor pertambangan, penerapan sistem upah adil di perkebunan sawit, serta ratifikasi Konvensi ILO-190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Tak berhenti di situ, KPBI juga menyoroti peran lembaga legislatif. Mereka mendesak adanya pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20–30 persen sebagai simbol solidaritas kepada rakyat sekaligus solusi defisit anggaran negara.
“Kesepuluh tuntutan ini agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” kata Ilhamsyah.
Bagi para buruh dan kelompok masyarakat yang hadir, aksi 28 Agustus 2025 bukan sekadar unjuk rasa, melainkan pernyataan sikap terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Aksi ini diperkirakan berlangsung sepanjang hari dengan konsentrasi massa di depan Gedung DPR RI, Senayan. []
Diyan Febriana Citra.