PARLEMENTARIA – Isu ketahanan pangan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, (04/08/2025). Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Sabaruddin Panrecalle, menekankan pentingnya perlindungan lahan produktif dan penguatan sektor pertanian agar Kaltim siap menjadi penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pembangunan IKN yang sedang berlangsung akan membawa lonjakan jumlah penduduk akibat migrasi dari berbagai daerah. Hal ini otomatis meningkatkan kebutuhan pangan di kawasan penyangga, termasuk Kaltim. “Kami menilai ketergantungan Kaltim pada pasokan pangan dari luar daerah harus ditekan. Pemerintah provinsi perlu lebih serius memperkuat sektor pertanian dan memastikan lahan produktif tidak dialihfungsikan,” tegasnya.
Hasil reses Fraksi Gerindra mengungkap keresahan masyarakat, khususnya petani di sejumlah daerah pemilihan. Mereka khawatir lahan produktif semakin berkurang karena terdesak proyek pembangunan perumahan maupun infrastruktur. “Jika lahan pertanian terus berkurang, kita akan semakin bergantung pada pasokan luar. Padahal, Kaltim punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik untuk masyarakat sendiri maupun untuk mendukung kawasan IKN,” ujarnya.
Sabaruddin menilai perlindungan lahan harus diatur dengan kebijakan yang tegas agar tidak dikorbankan demi proyek investasi. Menurutnya, Kaltim memiliki kewajiban moral dan strategis untuk menjaga ketersediaan pangan, bukan sekadar menjadi penonton dalam arus pembangunan IKN.
Dalam laporan hasil reses, ia menyampaikan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, membuka lahan sawah baru, memperbaiki dan menambah jaringan irigasi, serta memastikan bantuan pupuk dan bibit unggul sampai langsung ke tangan petani. Selain dukungan sarana produksi, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani.
“Petani kita tidak hanya butuh alat dan bibit, tetapi juga keterampilan modern agar mampu meningkatkan produktivitas,” jelasnya. Pelatihan dan pendampingan dianggap penting untuk menjembatani petani tradisional menuju sistem pertanian yang lebih efisien dan berdaya saing.
Selain pertanian, sektor perikanan dan peternakan juga mendapat perhatian dalam reses. Nelayan di pesisir mengeluhkan harga pakan ikan yang tinggi serta keterbatasan sarana tangkap. Sementara itu, peternak membutuhkan bantuan bibit ternak dan fasilitas pengelolaan pakan yang memadai.
“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat pesisir dan peternak. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan alat tangkap, kapal nelayan, serta bibit ternak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” terangnya.
Sabaruddin menekankan, dengan luas wilayah dan sumber daya yang dimiliki, Kalimantan Timur seharusnya bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Apalagi, posisinya sebagai daerah penyangga IKN menuntut kesiapan lebih besar untuk menyuplai pangan yang stabil dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong agar pemerintah pusat ikut memberikan dukungan nyata. Tanpa intervensi anggaran dan kebijakan nasional, menurutnya, program ketahanan pangan di Kaltim sulit berjalan optimal. “Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN. Kita harus memastikan masyarakat petani, nelayan, dan peternak mendapatkan tempat dalam rantai pasokan pangan nasional,” tuturnya.
Seluruh masukan dan aspirasi yang dihimpun dari masyarakat diharapkan dapat diformulasikan ke dalam kebijakan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa perlindungan lahan dan penguatan pangan tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus terakomodasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim.
Dengan demikian, arah pembangunan Kaltim tidak hanya menekankan proyek infrastruktur besar, tetapi juga memastikan fondasi ketahanan pangan berdiri kokoh untuk menghadapi tantangan IKN ke depan. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna