JAKARTA – Peta politik internasional terkait konflik Israel–Palestina kembali bergerak. Belgia secara resmi mengumumkan akan mengakui keberadaan Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung September 2025 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, melalui akun media sosial X pada Selasa (02/09/2025). “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Prevot.
Keputusan Belgia ini mengikuti jejak sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Prancis yang lebih dulu menyatakan dukungannya pada Juli 2025 lalu. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat tekanan diplomatik terhadap Israel di tengah krisis kemanusiaan di Gaza.
Prevot menegaskan, keputusan negaranya diambil setelah menimbang kondisi memprihatinkan yang menimpa warga sipil Palestina. “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulisnya.
Ia juga menekankan bahwa sikap Belgia tidak ditujukan untuk menghukum rakyat Israel, melainkan mendesak pemerintahannya agar tunduk pada hukum internasional.
“Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tambah Prevot.
Pengakuan resmi dari negara-negara Barat terhadap Palestina dipandang sebagai momentum penting yang dapat memengaruhi dinamika diplomasi global. Sidang Umum PBB pada 9–23 September 2025 mendatang di New York diprediksi akan menjadi forum yang krusial, di mana dukungan negara-negara anggota dapat mengubah arah perdebatan internasional mengenai konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.
Namun, langkah ini juga memicu ketegangan baru. Sejumlah pejabat Israel, menyebut pemerintah Israel tengah mempertimbangkan opsi pencaplokan wilayah Tepi Barat sebagai respons atas gelombang pengakuan terhadap Palestina.
Aneksasi wilayah yang direbut dalam perang 1967 itu disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu (31/08/2025). Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan perang di Gaza yang terus menelan korban sipil.
Meski tekanan diplomasi internasional semakin kuat, jalan menuju penyelesaian konflik Israel–Palestina masih jauh dari kata mudah. Banyak pengamat menilai, pengakuan negara Barat terhadap Palestina bisa memperkuat posisi tawar rakyat Palestina, tetapi juga berpotensi memperburuk ketegangan dengan Israel yang merasa kedaulatannya ditantang. []
Diyan Febriana Citra.