JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saan Mustopa menegaskan bahwa hingga saat ini Ahmad Sahroni belum secara resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR. Menurutnya, status Sahroni sejauh ini baru sebatas dinonaktifkan oleh Partai NasDem.
“Itu belum (Ahmad Sahroni mundur) nanti kita cek ya,” ujar Saan saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Saan menambahkan, langkah penonaktifan tersebut tidak hanya berlaku bagi Sahroni, melainkan juga untuk kader NasDem lainnya, Nafa Urbach. Keduanya kini sudah tidak lagi mendapatkan hak sebagai anggota DPR, termasuk gaji bulanan.
Saan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai NasDem menjelaskan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem telah bersurat kepada Fraksi NasDem di DPR. Surat tersebut kemudian diteruskan ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan hak-hak keanggotaan legislatif milik Sahroni dan Nafa. “Sejauh ini proses penghentian gaji Sahroni dan Nafa Urbach sedang berlangsung di Sekjen DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah partai politik mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan para kadernya yang duduk di Senayan. Keputusan itu muncul setelah meningkatnya sorotan publik dan gelombang tuntutan yang diarahkan kepada para wakil rakyat. Penonaktifan dilakukan baik terhadap anggota biasa, pimpinan komisi, bahkan pimpinan DPR RI.
Selain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, beberapa nama lain yang turut dinonaktifkan ialah Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
Di tengah situasi ini, ketegangan juga meningkat di lapangan. Sejumlah kediaman legislator diketahui dijarah dan dirusak massa, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tidak luput dari sasaran.
Langkah penonaktifan anggota DPR oleh partai politik diyakini sebagai upaya merespons keresahan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas politik. Namun demikian, hingga kini publik masih menunggu tindak lanjut resmi terkait status keanggotaan para wakil rakyat tersebut di parlemen.[]
Putri Aulia Maharani