JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang dalam beberapa pekan terakhir ramai disuarakan melalui aksi massa, media sosial, maupun pernyataan organisasi masyarakat sipil. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya segera menggelar rapat bersama pimpinan fraksi untuk membahas langkah konkret.
“Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh,” ujar Dasco usai bertemu perwakilan mahasiswa dan kepemudaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (03/09/2024).
Dasco menambahkan, evaluasi yang akan dibahas mencakup sejumlah poin krusial, termasuk soal tunjangan, transparansi anggaran, hingga keterbukaan kinerja anggota DPR.
“Kita akan lakukan besok (hari ini), Kamis (04/09/2025) rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” tegasnya.
Tuntutan 17+8 sendiri mencakup jangka pendek dan panjang. Tujuh belas tuntutan jangka pendek memiliki batas waktu hingga 5 September 2025, sementara delapan tuntutan jangka panjang ditargetkan rampung paling lambat 31 Agustus 2026.
Poin-poin yang banyak mendapat sorotan publik antara lain penghentian kekerasan aparat, pembekuan kenaikan gaji serta tunjangan DPR, reformasi partai politik, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Tuntutan ini lahir dari berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga aksi jalanan, yang dipelopori sejumlah figur publik seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella, serta diperkuat oleh desakan organisasi masyarakat sipil dan ribuan tanda tangan petisi daring.
Beberapa di antaranya bersifat langsung menyentuh DPR, seperti dorongan agar tunjangan anggota dewan dibekukan, transparansi anggaran dipublikasikan, dan Badan Kehormatan DPR melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang bermasalah. Selain itu, desakan juga diarahkan pada presiden, partai politik, TNI, Polri, hingga kementerian di sektor ekonomi.
Sebagian besar isi tuntutan menitikberatkan pada dua hal: reformasi institusional dan perlindungan rakyat. Misalnya, ada desakan agar TNI segera kembali ke barak, Polri menghentikan kriminalisasi demonstran, pemerintah menjamin upah layak, serta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Gelombang aspirasi ini semakin kuat karena bukan hanya lahir dari mahasiswa dan masyarakat sipil, melainkan juga serikat buruh, akademisi, hingga aktivis lingkungan. Menurut berbagai catatan, lebih dari 40 ribu dukungan masyarakat sudah terkumpul melalui platform Change.org untuk mendesakkan agenda reformasi transparansi dan keadilan.
Langkah DPR menindaklanjuti tuntutan publik ini dipandang penting karena menyangkut legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Namun, publik akan menunggu apakah komitmen evaluasi yang diungkapkan DPR dapat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar janji politik. []
Diyan Febriana Citra.